Puluhan Ribu Warteg Berpotensi Gulung Tikar, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Ekonomi - Telusur

Puluhan Ribu Warteg Berpotensi Gulung Tikar, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan Ekonomi

Peguyuban Pandawakarta membagikan masker, hand sanitizer dan makanan gratis

telusur.co.id - Dampak pendemi Covid-19 yang telah berjalan lebih dari  sepuluh bulan ini begitu terasa bagi masyarakat. Bukan saja soal kesehatan tetapi dampak secara ekonomi juga begitu besar.

Kebijakan penanggulangan dan pencegahan Covid-19 yang telah dijalankan pemerintah baik pusat maupun daerah berupa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memberikan dampak secara nyata bagi pelaku ekonomi, tidak terkecuali pedagang kelas menengah hingga kecil hampir seluruhnya merasakan.

Atas kebijakan PSBB yang terus diperpanjang ini menuai keprihatinan yang besar dari berbagai kalangan pedagang kecil terutama seperti warung makan Tegal (warteg) seperti yang disampaikan oleh paguyuban pedagang warteg dan kaki lima se-Jakarta dan sekitarnya (Pandawakarta).

“Kami cukup memahami dengan kebijakan PSBB yang terus berlangsung. Disatu sisi ini sangat baik bagi langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 tapi disisi lain kami prihatin melihat dampaknya secara riil bagi pedagang terutama soal potensi puluhan ribu Warteg gulung tikar,” kata Ketua Pandawakarta Puji Hartoyo di Jakarta, Sabtu (23/01/2021).

Menurut Puji, pemerintah baik pusat maupun daerah perlu melakukan evaluasi kebijakan stimulus ekonomi yang sudah dijalankan selama ini.

“Menurut saya pemerintah hendaknya perlu membuat evaluasi kebijakan reengineering stimulus secara klaster. Misalnya klaster stimulus kredit mikro bunga murah bagi pelaku usaha kecil dan mikro yang jenis SOPnya berbeda dengan sebelum adanya Covid-19” kata Puji menambahkan.

Dengan kebijakan ini, lanjut Puji, diharapkan dampak kebijakan PSBB yang berlangsung secara terus menerus guna meminimalisir penyebaran Covid-19 tidak memiliki efek negatif secara signifikan bagi pelaku usaha terutama kalangan kecil dan mikro.

Puji menambahkan, Pandawakarta sendiri sudah melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Koperasi dan UMKM membicarakan solusi yang tepat bagi keberlangsungan pelaku usaha kecil dan mikro.[Tp]


Tinggalkan Komentar