telusur.co.id - Presiden Joko Widodo diingatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang mobil dinas listrik di lingkungan kantor pemerintahan. 

Menurut anggota Komisi VII DPR Mulyanto, Presiden harus mengantisipasi adanya penumpang gelap yang memanfaatkan inpres tersebut untuk kepentingan bisnis kelompoknya. 

"Program mobil listrik ini harus diniatkan bagi kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan bisnis pihak tertentu," kata Mulyanto, kepada wartawan, Kamis (6/10/22).

Mulyanto merasa, saat ini mulai ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan dari terbitnya inpres ini. Karena itu, Presiden harus mengantisipasi potensi kecurangan tersebut. 

Dia menyarankan sebaiknya presiden menunda penerbitan inpres tersebut. Apalagi saat ini kondisi keuangan negara tidak sedang baik-baik saja. 

Politikus PKS ini memperkirakan anggaran pengadaan mobil dinas listrik pejabat pemerintahan sangat besar. Jika dibandingkan dengan kebutuhan lain, pengadaan mobil dinas listrik ini tidak terlalu prioritas. Apalagi pemerintah belum pernah membahas program ini bersama DPR. 

"Sebaiknya Presiden menunda, bahkan bila perlu membatalkan program ini. Selain membutuhkan biaya besar program ini rawan korupsi. Belum apa-apa saja sudah banyak pejabat yang mau cari keuntungan," kata Mulyanto.[Fhr]