telusur.co.id - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo ikut merespons soal rencana renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri yang menelan biaya Rp6 miliar lebih.

Rencana renovasi tersebut akhirnya dibatalkan setelah kabar rencana tersebut viral.

Menurut Sartono, Megawati tidak akan menyetujui renovasi dengan dengan sebanyak itu, apalagi kondisi ekonomi negara sedang dalam keadaan sulit.

“Saya juga tidak begitu yakin Ibu Mega akan setuju akan hal tersebut seandainya hal itu dikonfirmasi ke beliau,” kata Sartono kepada wartawan, Selasa (19/7/22).

Menurut Sartono, langkah memperbaiki ruangan tersebut belum tepat saat kondisi ekonomi yang masih mengharuskan negara berhemat. Apalagi, kondisi ekonomi Indonesia tidak pada kondisi baik. Dimana utang dalam negeri telah mencapai Rp7 trilunan.

“Kalau saya lihat, saat melakukan renovasi itu waktunya sangat tidak tepat untuk saat ini. Sebab, masyarakat kita sedang mengencangkan ikat pinggang, tapi kita membangun sesuatu dari anggaran negara. Sejatinya, anggaran tersebut dimanfaatkan pada program yang tersentuh langsung memperbaiki kondisi rakyat kita,” jelas anggota Komisi VII DPR RI itu.

“Kondisi ekonomi kita banyak yang mempengaruhinya di antaranya berdampak dari inflasi AS dengan harga kebutuhan pokok terus menaik dengan kurs dollar AS masih ada di kisaran Rp15 ribu. Sejatinya, pihak pemerintah termasuk kementerian dan lembaga pemerintah tanggap atau peka dan sensitif dengan persoalan seperti ini,” sambung Sartono.

Sartono yang juga sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Departemen Perekonomian Nasional ini mengakui pihaknya di Komisi VII DPR RI tidak memiliki kewenangan memadai untuk melihat secara detail sejumlah anggaran. Meski demikian, ia menyayangkan hal ini terjadi. Padahal, BRIN perlu tetap bekerja fokus bersama visi dan misi untuk menjalankan tugasnya.

“Ini kan sudah ramai di media. Sudah viral juga berita ini, baru kita semua bersuara seperti ini. Kita menyayangkan saja ini terjadi. Sebab, semua ini ada di luar dari visi misi atau tujuan awal BRIN ada di negeri ini,” terangnya.

Diketahui, rencana renovasi ruang kerja Ketua Dewan Pengarah dan 9 pengarah lainnya yang menelan biaya Rp6 miliar lebih itu dibatalkan.

“Renovasi kami batalkan,” kata Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulis, Senin (18/7/22).

Renovasi tersebut menjadi polemik di tengah masyarakat lantaran memakai anggaran negara sebesar Rp6,1 miliar.

Adapun ruang Dewan Pengarah yang bakal mendapatkan renovasi yaitu lantai 2 di Gedung B.J. Habibie, kantor pusat BRIN di Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Menteng Jakarta Pusat. Proyek ini bakal dibiayai dari APBN dengan nilai pagu paket Rp6.109.000.000,00 dan nilai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Rp 6.063.492.327,00. [Tp]