telusur.co.id - Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengukuhkan pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Bekasi, periode 2022-2027.

Dani menjelaskan, sebagai wilayah yang majemuk dari sisi suku, ras maupun agama, Kabupaten Bekasi membutuhkan Forum Pembauran Kebangsaan untuk menjaga stabilitas di masyarakat.

"Itu kalau tidak kita jaga bisa menjadi sumber-sumber konflik. Konflik pertanahan, perburuhan, jangan sampai masuk ke konflik SARA," kata Dani di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, Senin (13/3/23).

Apalagi, lanjut Dani, sebagai daerah yang menjadi realisasi investasi tertinggi di Jawa Barat, berbagai macam kepentingan antar kelompok ini bisa menjadi faktor gesekan di masyarakat.

"Makanya forum pembauran ini menjadi kunci menurut saya. Setiap ada gesekan apapun, beliau-beliau tokoh-tokoh ini turun langsung yang meredam tidak membawa ego sukunya, tapi justru menyatukan kembali, menenangkan kembali. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih dan sangat support," kata dia.

Selain itu, Dani mengharapkan, FKP memiliki peran yang penting dalam mengedukasi masyarakat diberbagai komunitas kesukuannya menjelang momentum Pemilu 2024 yang rawan terhadap konflik.

"Dari pengalaman yang sudah kita lalui ini juga rawan terhadap konflik, peran forum pembauran ini kita harapkan dapat memberikan edukasi, pendidikan dan pendewasaan bagi komunitas yang dibinanya," harapnya. 

Sementara itu, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Bekasi, KH Ahmad Ghufron menyampaikan, FKP memiliki peran dan fungsi dalam memberikan sosialisasi mengenai ideologi bangsa.

"Yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika ini yang wajib kita resapi dan renungkan sehingga anggota FPK punya kesadaran secara personal maupun institusi untuk terus melakukan sosialisasi," katanya.

Selain itu, FKP ini juga punya peran menyerap aspirasi dari masing-masing kelompok yang ada perwakilan di organisasi.

"Yang tidak kalah pentingnya forum pembauran punya fungsi menyelesaikan konflik horizontal, kita pernah meneliti tahun 2012, konflik horizontal pernah terjadi di Kalimalang dan alhamdulillah kasusnya bisa kita selesaikan dengan baik," ungkapnya.[Tp]