telusur.co.id - Anggota Komisi II DPR RI, Romy Soekarno, menekankan pentingnya revitalisasi fasilitas digital di Politeknik STIA LAN Bandung guna mencetak aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki literasi teknologi dan siap menghadapi era transformasi digital.
Menurut Romy, lembaga pendidikan kedinasan yang berdiri sejak 1960 itu memiliki peran penting sebagai “kawah candradimuka” dalam membentuk ASN yang profesional, adaptif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Ia menilai revitalisasi fasilitas digital kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak. Hal itu mengingat tingkat literasi digital ASN di Indonesia masih relatif rendah.
“Revitalisasi fasilitas digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan baru 34,23 persen ASN melek digital secara nasional, Politeknik STIA LAN Bandung harus menjadi pionir teaching factory dan laboratorium berstandar SPBE,” ujar Romy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Selain itu, Romy juga mendorong pengembangan kurikulum berbasis co-creation dengan memanfaatkan tracer study secara real-time. Langkah ini diharapkan mampu memastikan relevansi pendidikan dengan kebutuhan birokrasi dan dunia kerja, sehingga sekitar 90 persen lulusan dapat terserap dalam waktu kurang dari enam bulan.
Ia juga menargetkan konversi riset dari kampus tersebut minimal mencapai 30 kajian per tahun yang dapat dimanfaatkan oleh DPR maupun pemerintah dalam perumusan kebijakan publik.
Dalam upaya memperkuat ekosistem digital, Romy mengusulkan optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) serta pengajuan anggaran pendidikan tinggi untuk membangun laboratorium digital berbasis kecerdasan buatan (AI) dan big data.
Target lainnya adalah memastikan sekitar 80 persen dosen memiliki sertifikasi kompetensi dalam dua tahun ke depan. Selain itu, ia juga mengusulkan pengembangan modul wajib terkait pendidikan antikorupsi, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing), serta netralitas politik sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
Romy turut mendorong perluasan kerja sama akademik dengan berbagai institusi, dengan target hingga 50 nota kesepahaman (MoU) aktif dan 15 mitra internasional pada 2029.
Melalui roadmap pengembangan periode 2026–2029, ia juga mengusulkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) secara internal, peningkatan pembelajaran blended learning hingga 70 persen, serta integrasi teknologi kecerdasan buatan di seluruh program studi.
Romy menyatakan siap memperjuangkan alokasi anggaran khusus agar revitalisasi fasilitas digital tersebut dapat terealisasi.
“Revitalisasi fasilitas digital di kawah candradimuka ini adalah investasi langsung bagi birokrasi yang efektif, adaptif, dan melayani rakyat,” katanya. [ham]
