telusur.co.id - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyerukan agar keadilan bagi perempuan dan anak perempuan terwujud di seluruh dunia dalam pesannya pada Hari Perempuan Internasional, Minggu (8/3).
“Secara global, perempuan hanya memiliki 64 persen dari hak-hak hukum yang dinikmati oleh laki-laki,” kata Guterres. Ia menekankan bahwa diskriminasi hukum dapat memengaruhi setiap aspek kehidupan perempuan, mulai dari kepemilikan properti, hak mengajukan perceraian, hingga kesempatan bekerja tanpa izin suami.
Guterres menambahkan, di lebih dari 40 negara, pemerkosaan dalam perkawinan tidak diakui sebagai tindak pidana, sementara sejumlah undang-undang lainnya membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, hak mewariskan kewarganegaraan kepada anak, dan kebebasan bergerak di luar rumah.
Meski perlindungan hukum ada, Sekjen PBB menyoroti bahwa diskriminasi dan penegakan hukum yang lemah membuat perempuan masih kesulitan mengakses pengadilan dan dukungan hukum.
Ia juga memperingatkan adanya tren kemunduran yang membahayakan, di mana kemajuan dalam perlindungan kerja, hak seksual, dan reproduksi terancam oleh meningkatnya otoritarianisme, ketidakstabilan politik, dan dorongan memperkuat patriarki.
“Dengan melawan berbagai undang-undang dan praktik diskriminatif, serta mempertahankan kemajuan yang telah dicapai, kita dapat memastikan martabat, kesempatan, dan kebebasan yang layak didapatkan oleh semua perempuan,” ujar Guterres.
Menyoroti tema Hari Perempuan Internasional tahun ini, yaitu hak, aksi, dan keadilan bagi semua perempuan dan anak perempuan, Guterres menegaskan, “Ketika kita tidak setara di hadapan hukum, maka kita tidaklah setara. Sudah waktunya untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia.” [ham]
