telusur.co.id - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani angkat bicara terkait fenomena bocornya data pribadi masyarakat di jagad maya hingga diperjualbelikan. Ia pun mengkritik pemerintah yang menurutnya selama ini tidak serius menangani perlindungan keamanan data pribadi.

“Fakta bahwa keamanan data di Indonesia rentan bobol harus kita akui. Kejadian kebocoran data bukan hanya terjadi satu dua kali tapi sudah teramat sering,” kata Christina, Senin (12/9/22).

Politikus Partai Golkar ini mengungkapkan, sebenarnya DPR telah berkali-kali mengingatkan pemerintah terkait hal ini. Bahkan DPR juga telah menyampaikan terkait perlunya membuat peta jalan keamanan siber.

“Bagi kami adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia. Jangan sampai terjadi seperti sekarang saling melempar tanggung jawab antar lembaga atau institusi, hal mana kami nilai amat tidak elok,” ujarnya.

Christina menegaskan peta jalan keamanan siber sangat mendesak, seperti halnya dengan dorongan DPR sebelumnya bisa melahirkan peta jalan keamanan laut.

“Pada akhirnya kami menganggap kejadian berulang peretasan data pribadi, baik yang terjadi pada data masyarakat maupun data pejabat negara menjadi pelecut percepatan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi,” katanya.

Menurutnya dengan adanya UU Perlindungan Data yang mengatur adanya sanksi administrasi atau pidana terhadap pengendali/prosesor data yang lalai dalam mengelola data masyarakat akan menumbuhkan kepercayaan publik bahwa data mereka dijaga dengan baik. [Tp]