telusur.co.id, Jakarta - Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta menggelar Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Penandatanganan Komitmen Pembangunan Zona Integritas Tahun 2022 di tingkat Wilayah yang diikuti oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta.
Selain itu, hadir pula beberapa narasumber, diantaranya, Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi dan para saksi dari eksternal organisasi diantaranya yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly melaksanakan deklarasi janji kinerja tahun 2022 di Kemenkumham pada Kamis (06/01/2022) lalu.
Yasonna H. Laoly mengatakan kegiatan deklarasi ini dilakukan untuk mengukuhkan komitmen seluruh Pegawai untuk bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Ibnu Chuldun menyampaikan bahwa Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.
“Selain mengukuhkan komitmen pegawai, mari kita jadikan Perjanjian Kinerja sebagai alat kendali untuk memastikan seluruh sasaran dan target tercapai dengan baik. Tingkatkan pula implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi," ujar Ibnu di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Cawang, Jakarta, Selasa (11/01/2021).
Usai melakukan penandatanganan komitmen bersama, Ibnu Chuldun pun memimpin seluruh ASN Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta untuk mendeklarasikan janji kinerja Tahun 2022.
Seluruh insan pengayoman DKI Jakarta pun berjanji untuk menjaga kesehatan agar dapat berkinerja secara produktif, melaksanakan perjanjian kinerja secara berkualitas dan akuntabel serta menyiapkan langkah antisipasi dan mitigasi untuk meminimalisasi risiko.
Tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 yaitu “Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan BERAKHLAK mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” merupakan sebuah harapan yang sejalan dengan visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk itu, kata Ibnu, Seluruh jajaran pun hendaknya dapat mengakselerasi program yang berkaitan dengan tema tersebut khususnya dalam peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM.
Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi, Iwan Kurniawan, mengapresiasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan Forkopimda wilayah DKI Jakarta serta bergerak lebih progresif untuk mencapai prestasi demi prestasi.
Pada kesempatan ini, Iwan Kurniawan mengingatkan tiga mandat yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kemenkumham. Pertama, Prioritas Nasional yang terdiri dari Peningkatan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Kedua, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dan ketiga, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional, Tahun 2022 ditetapkan sebagai Tahun Hak Cipta Nasional sekaligus diluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC).
“Fungsi dari Kanwil adalah melakukan diseminasi dan edukasi pencegahan pelanggaran KI dan memfasilitasi para pemohon KI," kata Iwan Kurniawan.
Harapan besar dalam tema Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 diwujudkan dengan 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dilebur menjadi 39 target kinerja yang dimiliki oleh seluruh Kantor Wilayah.
Target-target ini, lanjut dia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta maupun Unit Pelaksana Teknis dibawahnya serta harus dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, sesuai dengan komitmen yang telah dideklarasikan bersama untuk menjadi insan pengayoman yang lebih
baik di Tahun 2022.
