telusur.co.id - Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia telah resmi menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), meski tidak menyetor dana sebesar 1 miliar dolar AS seperti yang sempat ramai dibahas.
Sugiono menjelaskan bahwa angka 1 miliar dolar AS tersebut bukan merupakan iuran wajib ataupun syarat untuk menjadi anggota tetap. Ia menekankan bahwa status keanggotaan Indonesia tidak bergantung pada pembayaran dana tertentu.
“Dari awal saya bilang ini bukan iuran keanggotaan. Bukan syarat keanggotaan, tidak. Kita sekarang sudah anggota, enggak perlu bayar juga enggak apa-apa,” ujar Sugiono saat memberikan keterangan pers di Washington DC, Jumat (20/2) malam waktu setempat.
Ia meluruskan anggapan bahwa Indonesia belum menyetor dana sehingga keanggotaannya dipertanyakan. Menurutnya, tidak ada kewajiban pembayaran iuran khusus untuk memperoleh status anggota tetap dalam forum tersebut.
Sugiono menjelaskan, pembahasan mengenai kontribusi 1 miliar dolar AS sebelumnya merujuk pada skema kontribusi apabila suatu negara ingin mengambil peran tertentu, misalnya menjadi anggota permanen dengan tanggung jawab tambahan. Namun, skema itu berbeda dengan status keanggotaan yang saat ini dipegang Indonesia.
Terkait klaim adanya komitmen pendanaan hingga 5 hingga 7 miliar dolar AS, ia menyebut angka tersebut merupakan pledges dari sejumlah negara lain dan berada di luar skema iuran keanggotaan BoP.
Menurut Sugiono, mekanisme kontribusi dalam Board of Peace bersifat fleksibel. Negara dapat berkontribusi melalui pendanaan, pengiriman pasukan, maupun dukungan individu yang disalurkan melalui rekening khusus, termasuk yang dikelola oleh World Bank.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Indonesia memilih berpartisipasi melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Pemerintah telah menyiapkan sekitar 8.000 personel untuk mendukung misi yang disepakati dalam forum tersebut.
“Ada yang kontribusi uang, ada yang pasukan, ada yang orang per orang kirim ke rekening yang di World Bank kemarin,” jelas Sugiono. [ham]
