telusur.co.id - Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan DPP PKS, Farouk Abdullah Alwyni mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,7% di tahun 2021 berdasarkan data dari IMF World Economic Outlook 2022 adalah relatif rendah dibanding banyak negara. Capaian tersebut bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan advanced economies yang mencapai 5,2%.
"Teorinya kita sebagai negara berkembang harusnya bisa tumbuh lebih cepat,” ujar Farouk, dalam keterangannya, Jumat (3/6/22).
Mantan Direktur Bank Muamalat ini menambahkan, pertumbuhan Indonesia lebih tertinggal lagi jika dibandingkan dengan rata-rata negara yang tergabung dalam Emerging and Developing Asia yang mencapai 7,3%.
“Saya melihat penerapan kebijakan sertifikat vaksin dalam penanganan pandemik Covid-19 yang terlalu lama dan menghambat potensi ekonomi sebagian anggota masyarakat turut berkontribusi terhadap pertumbuhan yang cenderung stagnan,” kata mantan senior professional Islamic Development Bank Jeddah ini.
Farouk menyarankan, pemerintah lebih update dengan studi-studi internasional terkait daya lindung imunitas natural terhadap Covid-19. Sebab, studi Center for Disease Control (CDC) Amerika Serikat yang menganalisa kasus-kasus Covid-19 di California dan New York antara 30 Mai dan 20 November 2021 juga menkonfirmasi kehebatan daya lindung dari natural imunitas ini dibandingkan dua dosis vaksin, bahkan untuk varian delta yang jelas lebih lethal dari Omicron.
Alumnus MBA Universitas Birmingham ini menilai, pemerintah harusnya bisa lebih menerapkan kebijakan berbasis studi terkait penanganan Covid-19. Karena, hasil penelitian terakhir yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan dan Universitas Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 99% penduduk memiliki antibodi Covid-19 yang didapatkan dari infeksi alamiah, vaksinasi, maupun keduanya.
Hal ini menunjukkan bahwa proses imunitas natural sebenarnya sudah berjalan, mengingat jumlah penduduk yang telah memiliki antibody Covid-19 cukup jauh melebihi tingkat vaksinasi. Disisi lain, kasus Covid-19 berat dewasa hampir bisa dibilang sudah sangat minim.
“Sejak munculnya varian delta, dan terlebih lagi omicron harusnya pemerintah memahami bahwa vaksin adalah lebih sekedar untuk perlindungan pribadi, dan tidak bisa mencegah transmisi virus Covid-19,” ujarnya.
Sehubungan dengan ini, Farouk melihat bahwa penggunaan kebijakan sertifikat vaksin melalui aplikasi PeduliLindungi sudah tidak relevan lagi.
Dia menjelaskan, secara internasional banyak negara maju yang sudah mencabut berbagai aturan restriktif berbasiskan vaksinasi, termasuk negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
“Bahkan banyak negara juga sudah mulai membuka diri kepada wisatawan asing tanpa persyaratan vaksin, negara-negara ini diantaranya Belgia, Cyprus, Italia, Irlandia, Islandia, Israel, Kroasia, Luksemburg, Meksiko, Norwegia, Portugal, Swedia, Turki, Uni Emirat Arab, Yunani, dan masih banyak lagi”, urai peraih gelar MA bidang Ekonomi dari New York University ini.
Penyebaran virus omicron dengan berbagai variannya memang lebih cepat, tetapi dampaknya lebih ringan. Hasilnya, kasus hospitalisasi mulai menurun drastis di banyak negara.
Tak hanya itu, varian omicron ini juga pada dasarnya bisa menjadi vaksin booster natural. Perdana Menteri Islandia bahkan menyatakan secara terbuka bahwa vaksin sudah tidak cukup lagi dalam menghadapi varian omicron, maka imunitas natural dibutuhkan.
Pemerintah perlu menerapkan strategi imunitas natural dan menjadikannya sebagai bagian strategi imunisasi berdampingan dengan vaksin dalam menangani pandemik Covid-19. Hal ini juga akan membuat pemerintah tidak tertekan untuk mengejar target persentasi vaksinasi tertentu, terlebih lagi tingkat vaksinasi yang ada dewasa ini telah mencapai lebih dari 70%.
Farouk menilai, bagaimanapun otonomi kesehatan individu sebagaimana di jamin oleh UU No. 36/2009 perlu diperhatikan, juga ada konsep yang diakui dunia kedokteran internasional terkait ‘informed consent’ yang melindungi hak individu dalam menentukan tindak kesehatan bagi dirinya.
“Kita perlu segera mengakselerasi kembali pertumbuhan ekonomi kita, diantaranya dengan mencabut segala macam restriksi berbasiskan vaksin yang secara kesehatan tidak ada dampaknya dan secara sosial ekonomi counterproductive karena menghambat optimalisasi potensi ekonomi masyarakat,” tutup anggota Dewan Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Indonesia ini.[Fhr]
