telusur.co.id -Satpol PP DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas pengusiran paksa terhadap masa aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (9/4/2025) sore.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menyampaikan, ke depan pihaknya melakukan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa," ujar Satriadi di Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Lebih lanjut, Satriadi menegaskan bahwa pihaknya akan berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa. 

"Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan," ungkap Satriadi.

Selain itu, Ia menyebut, pendekatan dengan cara dialog menjadi prioritas utama agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

"Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas," imbuhnya.

Sebelumnya, viral di media sosial pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak Satpol PP DKI Jakarta terhadap masa aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (9/4/2025) sore.

"AKSI DEMONSTRASI MALAH DITUDUH BAYARAN WARGA BERASPIRASI MALAH DIBUBARKAN," tulis akun akun Twitter @barengwarga.

"Mohon doa dan dukungan Warga sekalian ya, saat ini ada upaya pembubaran dan penggusuran aksi oleh Satpol PP Pemprov @DKIJakarta," sambungnya.

Selanjutnya, mereka menilai bahwa pemerintah menghalalkan segala cara untuk menggagalkan aksinya tersebut.

"Bukti kalo emang pemerintah nggak mau dengerin suara kita, mau pake cara apapun juga," tulisnya. (Tp).