Telusur.co.id - Oleh: Ahmad Chalil Gibran ( Ketua Pengurus Wilayah SEMMI Sumatera Utara)

Menjahit Gagasan Syarikat Islam dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan corak kebijakan yang dapat dibaca dari perspektif sejarah Syarikat Islam. Di satu sisi, pemerintah mendorong pertumbuhan, hilirisasi, swasembada pangan, dan kemandirian energi. Di sisi lain, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memperluas kehadiran negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Program-program tersebut tidak menjadikan Indonesia sebagai negara sosialis. Namun, instrumennya memiliki karakter sosial-demokratik: intervensi negara dalam layanan dasar, redistribusi kesempatan, investasi sosial, dan penguatan ekonomi kolektif. Bagi SEMMI, arah ini memiliki hubungan historis dengan gagasan ekonomi kerakyatan dan keadilan sosial yang dibangun Syarikat Islam.

Sosialisme Islam dan Negara Kesejahteraan

Syarikat Islam tumbuh dari persoalan ekonomi konkret. Sarekat Dagang Islam dibentuk untuk memperkuat posisi pedagang Muslim pribumi dalam struktur kolonial yang timpang. Di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, perjuangan tersebut berkembang menjadi gerakan sosial, politik, dan kebangsaan (Setiawati & Samsudin, 2020).

Dalam Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto menempatkan persaudaraan, persamaan, tolong-menolong, dan penolakan terhadap eksploitasi sebagai dasar etika sosial (Tjokroaminoto, 1924/2010). Dengan demikian, kemerdekaan tidak cukup dipahami sebagai kedaulatan politik. Ia juga harus menjamin akses rakyat terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi.

Kerangka itu beririsan dengan gagasan negara kesejahteraan. T.H. Marshall menempatkan pendidikan, kesehatan, dan jaminan dasar sebagai bagian dari hak sosial warga negara (Marshall, 1950). Esping-Andersen menyebut decommodification sebagai kemampuan warga memenuhi kebutuhan dasar tanpa sepenuhnya bergantung pada daya beli pasar (Esping-Andersen, 1990).

Dari perspektif tersebut, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis dapat dibaca sebagai investasi sosial. Koperasi Merah Putih melengkapi arsitektur itu melalui penguatan produksi, distribusi, pembiayaan, dan posisi tawar masyarakat. Keempatnya menghubungkan gizi, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian ekonomi.

Zelfbestuur sebagai Kemandirian Strategis

Pada awal abad ke-20, zelfbestuur merupakan tuntutan agar bangsa Indonesia berhak mengatur dirinya sendiri. Setelah kemerdekaan, maknanya perlu diperluas menjadi kemandirian strategis: kemampuan negara dan masyarakat menentukan arah pembangunan, mengelola sumber daya, serta mengurangi ketergantungan pada kekuatan eksternal.

Agenda swasembada pangan, energi, dan air dalam RPJMN 2025-2029 dapat dibaca sebagai bentuk kontemporer zelfbestuur (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025). Pada tingkat masyarakat, koperasi menjadi instrumen agar warga tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga pelaku ekonomi yang mengorganisasikan sumber dayanya secara kolektif.

Dengan demikian, zelfbestuur bekerja pada dua tingkat. Pada tingkat nasional, ia berarti kedaulatan atas arah pembangunan. Pada tingkat sosial, ia berarti kemampuan masyarakat menentukan agenda kesejahteraan dan membangun daya tahan ekonominya sendiri.

Bernstein dan Kekosongan Agenda Kelas Menengah

Pemikiran Eduard Bernstein membantu menjelaskan bagaimana transformasi sosial dapat berlangsung melalui reformasi kelembagaan yang bertahap. Demokrasi, kebijakan sosial, koperasi, perlindungan pekerja, dan perluasan hak warga dapat memperbaiki relasi masyarakat dengan negara dan pasar tanpa menunggu keruntuhan sistem secara mendadak (Bernstein, 1899/1993).

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah membangun fondasi penting bagi kelompok rentan. Namun, arsitektur negara kesejahteraan belum lengkap apabila perlindungan dasar tidak diikuti strategi memperkuat kelas menengah. Kelompok kelas menengah dan menuju kelas menengah mencakup 66,35 persen penduduk serta menyumbang 81,49 persen konsumsi masyarakat pada 2024 (Badan Pusat Statistik, 2024). Mereka adalah bantalan permintaan domestik, sumber tenaga profesional, basis kewirausahaan, dan penopang stabilitas demokrasi.

Masalahnya, sebagian kelompok ini berada dalam posisi missing middle: terlalu tinggi untuk menjangkau banyak bantuan yang sangat tertarget, tetapi belum cukup kuat menanggung kehilangan pekerjaan, biaya perumahan, pendidikan, kesehatan, atau perawatan keluarga. World Bank juga menilai penciptaan pekerjaan Indonesia masih terkonsentrasi pada kegiatan bernilai tambah rendah, sedangkan pekerjaan berproduktivitas tinggi dan berupah baik tumbuh terlalu lambat (World Bank, 2026).

Agenda berikutnya karena itu perlu menggabungkan proteksi dan mobilitas. Pertama, penciptaan pekerjaan berkualitas melalui industrialisasi bernilai tambah, jasa modern, peningkatan keterampilan, dan kepastian regulasi. Kedua, perlindungan terhadap guncangan melalui perumahan terjangkau, transportasi publik, jaminan kehilangan pekerjaan, kesehatan, serta dukungan pengasuhan. Ketiga, pembentukan aset melalui pembiayaan produktif, digitalisasi usaha, dan kebijakan pajak yang adil serta dapat diprediksi.

Agenda ini tidak harus menjadi program baru yang terpisah. Ia dapat menjadi lapis integrasi Asta Cita: menghubungkan investasi sumber daya manusia dengan pekerjaan berkualitas, hilirisasi dengan peningkatan upah dan keahlian, koperasi dengan mobilitas usaha, serta perlindungan sosial dengan kemampuan rumah tangga mempertahankan standar hidup.

SEMMI sebagai Mitra Gagasan

SEMMI didirikan pada 2 April 1956 sebagai organisasi mahasiswa yang berakar pada Syarikat Islam. Mandat historisnya adalah mempertemukan Islam, ilmu pengetahuan, gerakan mahasiswa, dan persoalan kebangsaan.

Karena itu, SEMMI tidak perlu terjebak pada pilihan semu antara menjadi pendukung pemerintah atau kekuatan kritis. Posisi yang relevan adalah dukungan strategis dan konstruktif: mendukung kebijakan yang sejalan dengan keadilan sosial, ekonomi kerakyatan, dan kemandirian nasional, sekaligus memberikan evaluasi berbasis riset, data, serta pengalaman masyarakat.

Dukungan tersebut harus diterjemahkan menjadi kontribusi institusional. Kedepan SEMMI dapat membangun pusat kajian kebijakan kesejahteraan, mendampingi tata kelola dan digitalisasi koperasi, terlibat dalam mentoring Sekolah Rakyat, serta membangun pemantauan program sosial di daerah. Khusus penguatan kelas menengah, SEMMI dapat memproduksi kajian tentang transisi kerja kaum muda, keterjangkauan perumahan, mobilitas usaha kecil, biaya pendidikan, dan kerentanan profesional muda.

Terdapat titik temu yang kuat antara Asta Cita dan tradisi Syarikat Islam. Swasembada berkaitan dengan zelfbestuur; pembangunan manusia dengan prinsip setinggi-tinggi ilmu; koperasi dan pembangunan desa dengan sosialisme Islam; sedangkan harmoni sosial berkaitan dengan tauhid, persaudaraan, dan kebangsaan.

saya memandang ruang sejarah SEMMI hari ini bukan hanya menjadi pewaris Syarikat Islam, tetapi mitra strategis dalam membangun negara kesejahteraan Indonesia. Jika Sarekat Islam pernah mengubah kesadaran ekonomi menjadi gerakan kebangsaan, SEMMI harus mampu mengubah gagasan keadilan sosial menjadi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

Daftar Pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2024, 25 Oktober). Kelas menengah Indonesia krusial sebagai bantalan ekonomi nasional.

Bernstein, E. (1993). The preconditions of socialism (H. Tudor, Ed. & Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1899).

Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.

Marshall, T. H. (1950). Citizenship and social class and other essays. Cambridge University Press.

Setiawati, Y., & Samsudin. (2020). Gerakan politik Sarekat Islam di Jawa pada tahun 1916-1921. Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah, 4(2), 355-372.

Tjokroaminoto, H. O. S. (2010). Islam dan sosialisme. Sega Arsy. (Original work published 1924).

World Bank. (2026). Running faster, for longer: Structural transformation, productivity, and good jobs. World Bank.