Oleh : Dr. Hananto Widodo, S.H., M.H.
Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset pada 19 November 2026 disambut dengan dua respons yang berbeda. Sebagian masyarakat menyambutnya sebagai kabar baik setelah penantian panjang. Harapannya sederhana, yakni koruptor tidak cukup dipenjara, tetapi juga harus kehilangan kekayaan yang diperoleh dari kejahatan. Korupsi tidak boleh menjadi jalan untuk memperkaya diri, sementara negara dan masyarakat menanggung kerugiannya.
Namun, kegembiraan itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat sipil. Indonesia Corruption Watch (ICW), misalnya, justru menyampaikan sejumlah kritik. Di antaranya, tidak dimasukkannya pengaturan mengenai peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment), tidak adanya pengaturan khusus yang memberi peran lebih tegas kepada KPK, serta penempatan pengelolaan dan pengawasan aset pada badan yang dibentuk oleh Presiden.
Perbedaan respons tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni benturan antara logika publik dan logika elite dalam memandang perampasan aset. Bagi masyarakat, persoalannya relatif sederhana. Jika seseorang memperoleh kekayaan dari korupsi, negara harus mengambilnya kembali.
Bahkan, ketika kekayaan seorang pejabat terlihat jauh melampaui penghasilan yang sah, publik berharap negara memiliki instrumen untuk meminta pertanggungjawaban atas ketidakwajaran tersebut. Masyarakat tidak ingin melihat seseorang menjalani hukuman penjara, tetapi tetap menikmati kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Akan tetapi, pembentuk undang-undang tampaknya melihat persoalan ini dari sudut pandang yang berbeda. Perampasan aset bukan sekadar tindakan mengambil harta seseorang. Di dalamnya terdapat penggunaan kewenangan negara yang sangat besar.
Negara dapat menelusuri, memblokir, menyita, dan mengajukan permohonan perampasan terhadap aset yang diduga terkait tindak pidana. Jika kewenangan tersebut tidak dibatasi secara ketat, instrumen yang semula dimaksudkan untuk memberantas kejahatan justru dapat berubah menjadi alat kesewenang-wenangan.
Kekhawatiran tersebut tidak dapat begitu saja diabaikan. Dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan semua cara. Seseorang tidak boleh kehilangan hak atas hartanya hanya karena aparat penegak hukum memiliki kecurigaan. Harus ada dasar hukum, prosedur yang jelas, kesempatan bagi pemilik aset untuk membela diri, serta putusan pengadilan yang dapat diuji melalui mekanisme hukum.
Di sinilah kita perlu memahami karakter UU Perampasan Aset. Undang-undang ini tidak sepenuhnya dapat ditempatkan dalam kerangka hukum pidana konvensional. Ia juga memiliki dimensi hukum administrasi negara, terutama karena berkaitan dengan sumber kewenangan, batas tindakan pejabat, prosedur penggunaan kewenangan, dan pertanggungjawaban lembaga negara.
Namun, menyebutnya semata-mata sebagai hukum administrasi juga tidak tepat. Perampasan aset tetap merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap tindak pidana dan melibatkan proses peradilan.
Bahkan, salah satu terobosan pentingnya adalah mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku, tetapi tetap melalui pemeriksaan dan putusan pengadilan berdasarkan persyaratan tertentu.
Dengan demikian, persoalan utamanya bukan memilih antara pemberantasan kejahatan atau perlindungan hak asasi manusia. Keduanya harus berjalan bersamaan. Justru karena kewenangan negara begitu besar, desain kelembagaannya harus mampu memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dasar, batas, dan mekanisme pengawasan.
Persoalan berikutnya adalah kelembagaan. UU ini menempatkan pengelolaan aset pada badan yang dibentuk oleh Presiden. Pengawasan terhadap perampasan dan pengelolaan aset juga dilaksanakan oleh badan yang dibentuk Presiden. Memang, anggota badan pengawas diusulkan Presiden dan memerlukan persetujuan DPR.
Akan tetapi, desain tersebut tetap menimbulkan pertanyaan mengenai independensi pengawasan, terutama ketika lembaga yang diawasi dan lembaga pengawas sama-sama berada dalam desain kelembagaan eksekutif. Apakah hal ini otomatis keliru? Tidak selalu.
Pengelolaan aset hasil tindak pidana memang dapat dipahami sebagai bagian dari fungsi pemerintahan. Negara membutuhkan lembaga yang mampu menyimpan, merawat, menilai, melelang, dan mengembalikan aset sesuai putusan pengadilan.
Namun, persoalannya adalah bagaimana memastikan badan tersebut tidak menjadi instrumen kekuasaan Presiden. Pengawasan DPR, keterbukaan informasi, audit, dan mekanisme pengaduan publik harus benar-benar bekerja.
Kritik mengenai tidak adanya peran khusus KPK juga perlu dibaca secara cermat. Undang-undang ini tidak secara eksplisit menempatkan KPK sebagai institusi utama dalam mekanisme perampasan aset.
Padahal, KPK selama ini memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menelusuri hasil tindak pidana korupsi, termasuk melalui pendekatan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, tidak cukup hanya mengatakan bahwa, KPK dapat bekerja berdasarkan kewenangan penyidikan yang dimilikinya. Perlu dipastikan bahwa koordinasi dan akses KPK dalam rezim baru ini tidak justru melemahkan pemberantasan korupsi.
Hal yang lebih serius adalah tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment. Inilah salah satu kritik substantif yang paling penting. Tanpa instrumen yang memadai untuk menangani peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar, negara berpotensi tetap kesulitan menjangkau kekayaan yang tidak sebanding dengan profil penghasilan dan jabatan seseorang.
Publik tentu bertanya, untuk apa negara memiliki instrumen perampasan aset jika kekayaan yang paling mencurigakan justru tidak menjadi sasaran pengaturan secara khusus?
Meski demikian, ada satu hal yang patut diapresiasi. Cakupan undang-undang ini tidak hanya menyasar tindak pidana korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme dan pendanaan terorisme, perdagangan orang, penyelundupan, serta tindak pidana tertentu lainnya.
Artinya, perampasan aset mulai ditempatkan sebagai instrumen yang lebih luas untuk memutus keuntungan ekonomi dari kejahatan, bukan semata-mata sebagai alat memulihkan kerugian keuangan negara.
Pada akhirnya, UU Perampasan Aset merupakan kemajuan, tetapi belum tentu jawaban akhir atas harapan publik. Logika publik menghendaki negara berani mengambil kekayaan hasil kejahatan.
Sementara logika elite pembentuk undang-undang cenderung menekankan pembatasan kewenangan agar negara tidak bertindak sewenang-wenang. Kedua logika itu sesungguhnya tidak harus dipertentangkan.
Negara memang harus memiliki kewenangan yang kuat untuk merampas aset hasil kejahatan. Namun, kewenangan yang kuat harus disertai pengawasan yang kuat pula. Jangan sampai perlindungan terhadap hak milik dijadikan alasan untuk membiarkan hasil kejahatan tetap dinikmati pelakunya. Sebaliknya, jangan pula semangat memiskinkan koruptor menjadi pembenaran bagi tindakan aparat yang melanggar hukum.
Ukuran keberhasilan UU ini bukan terletak pada seberapa cepat negara dapat merampas aset, melainkan seberapa efektif negara merampas aset hasil kejahatan tanpa merampas hak warga negara secara sewenang-wenang. Di situlah prinsip negara hukum diuji.
*Penulis adalah Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.