JAKARTA, Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hebat yang melanda wilayah Provinsi Papua Selatan mulai berdampak parah hingga ke wilayah sekitarnya, khususnya kawasan Provinsi Papua Pegunungan.
Bahkan, asap tebal akibat karhutla kini meluas dan melumpuhkan sektor transportasi udara, memicu ancaman krisis kesehatan, hingga berpotensi mengerek lonjakan harga bahan pokok di kawasan pegunungan.
Menanggapi permasalahan itu, Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia atau APHA Indonesia, Prof Laksanto Utomo menilai, lambatnya penanganan kasus kebakaran tersebut
"Saya sangat menyayangkan lambatnya penanganan di Papua," ujar Prof Laks dalam bincang dengan media, Sabtu (8/10/2026).
Ia juga sepakat pernyataan jika perlu sesuai seruan Bupati Yahukimo, Papua yang Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan Didimus Yahuli. Laks, mendorong agar dinaikkan sebagai bencana Nasional .
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Bupati Papua Pegunungan yang juga menjabat sebagai Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, mendesak Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah penanganan strategis dan masif.
‎Asap Masuk Rumah Warga, Ancaman ISPA Meningkat
‎Dalam keterangannya, Didimus Yahuli mengungkapkan bahwa paparan kabut asap akibat kebakaran lahan di Papua Selatan kini telah merambah pemukiman warga di Kabupaten Yahukimo.
‎”Per hari ini, saya mendengar bahwa di Kabupaten Yahukimo asap sudah masuk sampai ke dalam rumah warga. Masyarakat mulai terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), batuk-batuk, dan sesak napas,” ujar Didimus, Sabtu (10/10/2026)
‎Menurutnya, penanganan bencana ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan harapan turunnya hujan, melainkan membutuhkan aksi nyata di lapangan secara langsung.
‎”Selain kita berdoa supaya hujan turun, ini harus dijadikan perhatian serius. Jika dalam satu atau dua hari ke depan hujan tidak kunjung turun dan titik api belum dipadamkan, korban masyarakat yang terdampak akan jauh lebih banyak,” tegasnya.
‎Dampak signifikan dari paparan kabut asap ini adalah lumpuhnya akses transportasi udara yang menjadi urat nadi perekonomian kawasan pegunungan Papua.
‎Di Distrik Dekai, ibu kota Kabupaten Yahukimo, aktivitas penerbangan dilaporkan telah terhenti selama 3 hingga 5 hari akibat jarak pandang yang tidak aman. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Jayawijaya (Wamena), di mana maskapai penerbangan logistik dan penumpang tidak dapat mendarat.
‎Lumpuhnya konektivitas udara ini memicu rantai masalah baru (multi-effect) bagi pasokan logistik dan bahan pokok diantaranya Pasokan bahan pokok ke kawasan pegunungan terhenti akibat nihilnya penerbangan kargo. Potensi Lonjakan Harga sebab Ketersediaan barang yang kian menipis diprediksi akan memicu kenaikan harga pasar secara drastis. Dan, Isolasi Wilayah dari Terhentinya moda transportasi udara membuat pergerakan masyarakat dan bantuan darurat terhambat.
Mendorong Penetapan Bencana Nasional dan Pemadaman Titik Api
‎Mengingat cakupan dampak karhutla yang terus meluas melintasi batas administratif kabupaten dan provinsi, Didimus Yahuli menyerukan koordinasi cepat lintas daerah serta keterlibatan aktif Pemerintah Pusat.
‎”Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, serta pemerintah kabupaten di kawasan terdampak tidak boleh diam. Harus ada langkah strategis pemadaman titik api di wilayah selatan. Kami meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat, bila perlu status ini menjadi perhatian nasional untuk pengerjaan pemadaman darurat,” pungkasnya. (Fie)
