Pergantian Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Suyudi Ario Seto diikuti mutasi 88 perwira Polri.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Aliansi Gibran, Irwan Setiawan, menuturkan bahwa pihaknya menghormati keputusan Presiden dan kewenangan institusi Polri dalam menentukan pergantian kepemimpinan maupun rotasi jabatan.
“Aliansi Gibran menghormati sepenuhnya setiap keputusan dan kebijakan yang menjadi kewenangan Presiden dan institusi Polri,” ujar dia dalam keterangan siaran pers yang diterima, Minggu (4/10/2026).
Dia menjelaskan, setiap perubahan di tubuh institusi negara perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, netralitas, serta kepentingan masyarakat.
Irwan turut berharap kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto dapat melanjutkan penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Sorotan Aliansi Gibran juga diarahkan pada mutasi terhadap 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi tersebut mencakup sejumlah jabatan strategis di tingkat Mabes Polri hingga kewilayahan.
Irwan menyebut perubahan tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari penataan organisasi.
Dia menilai, setiap penempatan pejabat baru memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja institusi kepolisian.
“Setiap perubahan di tubuh institusi negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, transparan, dan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan kepentingan kelompok maupun tekanan politik tertentu,” ucap Irwan.
Lebih jauh, dia berharap, para pejabat yang mendapatkan amanah baru dapat segera menjalankan tugas dengan mengedepankan profesionalitas dan memberikan pelayanan kepolisian yang optimal kepada masyarakat.
Aliansi Gibran, lanjut Irwan, akan tetap mengambil posisi sebagai bagian dari masyarakat yang konstruktif dengan mendukung agenda penguatan institusi negara sekaligus mendorong pelaksanaan kebijakan publik secara transparan dan profesional.
“Perubahan personel harus bermuara pada penguatan institusi, bukan sekadar pergantian jabatan,” tutur dia.
Sebagai informasi, pergantian kepemimpinan Polri sendiri resmi berlangsung setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Editor: Risyad.
