telusur.co.id -  Anggota Komisi VII DPR Mulyanto, menanggapi penolakan warga atas kebijakan BRIN menutup jalan provinsi dari Serpong menuju Bogor yang membelah Kawasan Puspiptek (sekarang KST BJ Habibie), Serpong, Tangerang Selatan. 

Mulyanto minta BRIN tidak bikin heboh dan menambah kebisingan baru di tengah kondisi politik nasional yang masih panas. Ia menilai, kebijakan penutupan jalan tersebut sangat terburu-buru, sehingga mendapat penolakan warga yang sangat besar. 

"Sebelum menutup jalan tersebut Pemerintah harusnya sudah menyiapkan Jalan Provinsi yang baru dan siap pakai. Sudah juga berkoordinasi dengan baik dengan pihak provinsi yang bersangkutan, sehingga clear dapat dinyatakan oleh Pemda terkait bahwa tidak ada penutupan jalan provinsi, tetapi hanya pengalihan Jalan Provinsi dari yang lama ke yang baru," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (24/4/24).

"Mengingat jalan provinsi yang lama menembus Kawasan Obyek Vital Negara. Dimana, di dalamnya ada Reaktor Nuklir GA Siwabessy dan fasilitas riset strategis lainnya," sambungnya. 

Mulyanto menilai, jika jalan provinsi yang baru tersebut layak baik dari aspek kelebarannya, kualitas konstruksinya, keamanannya serta penerangannya, mestinya masyarakat dapat menerima. Apalagi pengalihan jalan provinsi tersebut demi menjaga keamanan obyek vital negara. 

Mulyanto menyebut, sejauh ini BRIN lalai dalam proses mempersiapan solusi alternatif dan sosialisasi kebijakan pengalihan jalan. Sehingga masyarakat menganggap bukannya hanya sekedar pengalihan jalan provinsi, tetapi telah terjadi penutupan jalan provinsi secara sepihak oleh BRIN.

Karena itu, Mulyanto minta BRIN untuk berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi terkait status jalan provinsi tersebut. "Sehingga jelas bahwa yang terjadi adalah sekedar pengalihan jalan provinsi, bukan penutupan jalan provinsi," ujarnya. [Fhr]