telusur.co.id - Memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan (KPS2K) Jawa Timur menilai pertumbuhan ekonomi belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang kesulitan mengakses kesempatan, layanan dasar, sumber daya, dan ruang pengambilan keputusan.
KPS2K melihat wajah pembangunan yang maskulin di Jawa Timur. Di wilayah utara, industrialisasi dan pembangunan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tekanan terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, termasuk persoalan pencemaran serta perubahan ruang hidup bagi masyarakat lokal.
Sementara di wilayah selatan, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang berkelindan dengan kerentanan terhadap perubahan iklim dan ancaman bencana. Kabupaten Lumajang menjadi salah satu gambaran penting bagaimana masyarakat miskin di wilayah selatan menghadapi kerentanan berlapis, terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada pertanian dan sumber daya alam.
Menurut KPS2K, kedua situasi tersebut memperlihatkan bahwa, pembangunan perlu dilihat tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung dampaknya.
Industrialisasi Tidak Boleh Mengabaikan Lingkungan dan Masyarakat
Gresik sebagai salah satu kawasan industri utama di Jawa Timur merepresentasikan pesatnya transformasi ekonomi di wilayah utara. Kehadiran kawasan industri dan proyek-proyek strategis nasional membawa investasi dan peluang ekonomi, namun juga menimbulkan tantangan berupa tekanan terhadap lingkungan, kualitas hidup masyarakat, sumber daya alam, serta ruang hidup warga di sekitar kawasan industri.
KPS2K menilai pembangunan industri harus disertai dengan mekanisme perlindungan masyarakat dan lingkungan yang kuat.
Masyarakat yang berada di sekitar kawasan pembangunan harus mendapatkan informasi yang memadai, ruang untuk menyampaikan aspirasi, serta kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.
Direktur KPS2K Jawa Timur, Iva Hasanah menjelaskan, pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap masyarakat dalam proses pembangunan.
"Pemerintah seharusnya mulai memposisikan masyarakat sebagai subyek pembangunan melalui mekanisme partisipasi bermakna agar pembangunan lebih inklusif, dengan membuka seluasnya ruang-ruang masyarakat sipil agar dapat berpartisipasi sejak perencanaan hingga monitoring dan evaluasi hasil pembangunan,” ucapnya pada siaran persnya. Senin, (17/8/2026) pagi.
Menurut Iva, partisipasi masyarakat tidak boleh berhenti pada kegiatan sosialisasi atau sekadar memenuhi prosedur administratif (tokenisasi). Partisipasi bermakna berarti masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, memengaruhi keputusan, mengetahui konsekuensi kebijakan, serta memperoleh umpan balik atas aspirasi yang telah disampaikan.
"Pembangunan tidak boleh hanya berbicara tentang investasi, pertumbuhan ekonomi dan proyek strategis. Kita juga harus berbicara tentang kualitas lingkungan, sumber penghidupan masyarakat, kesetaraan akses, dan bagaimana masyarakat dapat ikut menentukan masa depannya," ujarnya.
Kemiskinan dan Krisis Iklim di Wilayah Selatan
Permasalahan yang berbeda terlihat di wilayah selatan Jawa Timur. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang berkelindan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, layanan dasar, serta kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana.
Lumajang merupakan salah satu wilayah yang dapat menggambarkan kompleksitas kondisi tersebut. Masyarakat yang bergantung pada pertanian dan sumber daya alam menghadapi risiko yang semakin besar ketika perubahan iklim dan bencana memengaruhi sumber penghidupan.
Kondisi ini juga memiliki dimensi gender kuat, dalam situasi krisis, perempuan sering kali menjadi pihak yang memikul beban besar untuk memastikan keberlangsungan keluarga, mulai dari pangan, air, kesehatan, pengasuhan hingga pemulihan ekonomi rumah tangga.
Namun, ketika berbicara tentang solusi, perempuan miskin justru sering berada di posisi yang paling sulit menjangkau sumber daya yang dapat membantu mereka keluar dari kerentanan.
Elis Setyowati, mewakili Sekolah Perempuan, mengatakan perempuan akar rumput telah menunjukkan kemampuan bertahan dalam berbagai situasi krisis, tetapi ketahanan tersebut belum diikuti dengan terbukanya akses yang setara.
"Dalam situasi krisis seperti saat ini kami perempuan telah membuktikan jika mampu bertahan, namun sampai saat ini keberadaan perempuan miskin justru dipinggirkan dengan sulitnya menjangkau akses-akses layanan yang seharusnya membuat kami lebih maju dan berdaya,” urai Elis.
Menurut Elis, kemampuan perempuan bertahan tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan perempuan terus menanggung beban krisis. Justru, pengalaman dan pengetahuan perempuan harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang menyangkut penghidupan, perlindungan sosial, ekonomi, lingkungan dan penanggulangan bencana.
"Perempuan tidak hanya membutuhkan bantuan ketika mengalami kesulitan. Kami membutuhkan akses terhadap pengetahuan, modal, pekerjaan, pasar, teknologi, layanan publik dan ruang untuk mengambil keputusan," lanjutnya.
Perempuan Bukan Sekadar Penerima Manfaat
KPS2K menilai pendekatan pembangunan yang menempatkan perempuan hanya sebagai penerima manfaat perlu diubah. Perempuan akar rumput memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi kemiskinan, perubahan lingkungan, krisis pangan, bencana, maupun perubahan ekonomi keluarga. Pengalaman tersebut merupakan pengetahuan yang penting dalam proses pembangunan.
Melalui pengorganisasian dan Sekolah Perempuan, perempuan didorong untuk memahami persoalan yang dihadapi, membangun pengetahuan bersama, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat komunitas dan pemerintahan.
KPS2K menilai pendekatan tersebut perlu diperluas dalam kebijakan pembangunan Jawa Timur, terutama dengan memperkuat keterlibatan perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, orang muda dan kelompok marginal.
Pembangunan Jawa Timur Harus Menyatukan Keadilan Sosial dan Ekologi
KPS2K memandang perbedaan kondisi antara wilayah utara dan selatan Jawa Timur tidak seharusnya dilihat sebagai dua persoalan yang terpisah. Industrialisasi di wilayah utara dan kemiskinan serta kerentanan iklim di wilayah selatan sama-sama menunjukkan pentingnya pembangunan yang memperhitungkan dimensi sosial dan ekologis.
Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama dengan perlindungan lingkungan. Pembangunan infrastruktur harus berjalan bersama dengan perlindungan masyarakat. Penanggulangan kemiskinan harus berjalan bersama dengan penguatan ketahanan menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dan seluruh proses tersebut harus melibatkan masyarakat secara bermakna.
KPS2K juga menekankan pentingnya memastikan bahwa perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok marginal tidak hanya dicatat sebagai kelompok sasaran program, tetapi diakui dan ditempatkan sebagai warga yang memiliki hak untuk menentukan arah pembangunan.
Kemerdekaan dan Komitmen "Tak Satupun yang Ditinggalkan"
Dalam momentum HUT ke-81 RI, KPS2K Jawa Timur menyerukan agar pemerintah di semua tingkatan memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi tersebut harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hingga evaluasi kebijakan.
“Kemerdekaan seharusnya dimaknai sebagai kemampuan setiap warga untuk menentukan masa depannya. Karena itu, tidak boleh ada pembangunan yang membuat sebagian masyarakat semakin jauh dari akses, sementara sebagian lainnya semakin maju,” tegas Iva, sapaan akrabnya.
KPS2K mendorong agar pembangunan Jawa Timur ke depan mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan dan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Dari kawasan industri di wilayah utara hingga wilayah yang menghadapi kemiskinan dan risiko bencana di selatan, seluruh masyarakat Jawa Timur berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk hidup layak dan menentukan masa depannya.
“Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan adalah ketika setiap warga memiliki kesempatan, suara dan ruang untuk menentukan masa depannya,” imbuhnya.
Siaran pers ini dituliskan bersamaan dengan penyelenggaraan Upacara Bendera HUT ke-81 RI bersama Sekolah Perempuan yang berlokasi di lapangan Pura Medang Kamulan, Dusun Buku, Desa Mondoluku, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik. Upacara ini diikuti oleh anggota sekolah perempuan, anak-anak, orang muda dan perwakilan organisasi perempuan yang berjumlah lebih dari 50 orang.
Selain kegiatan upacara bendera juga diselenggarakan Rembuk Perempuan Desa yang diikuti oleh peserta upacara dan forum multipihak yang menjadi ekosistem gerakan masyarakat inklusif di Jawa Timur.
“Tak satupun yang ditinggalkan, perempuan bergerak, bumi merdeka, keadilan untuk semua,” tutup Iva. (ari)
