telusur.co.id - Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeed Iravani, mengirimkan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Dewan Keamanan PBB pada Jumat (2/1). Dalam surat tersebut, Teheran mendesak PBB untuk mengutuk pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang dianggap sebagai “ancaman melanggar hukum” terhadap Iran di tengah gelombang protes yang meluas di negara itu.

Surat Iravani dikirim hanya beberapa jam setelah Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat “siap siaga dan siap bertindak” jika demonstran kembali tewas dalam aksi protes terkait biaya hidup. Pernyataan itu dinilai Iran sebagai langkah provokatif yang melanggar Piagam PBB dan hukum internasional.

“Setiap upaya untuk menghasut, mendorong, atau melegitimasi kerusuhan internal sebagai dalih untuk tekanan eksternal atau intervensi militer merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Republik Islam Iran,” tulis Iravani dalam surat yang dipublikasikan kantor berita IRNA.

Ia menegaskan bahwa pemerintah Iran memiliki hak inheren untuk mempertahankan kedaulatan dan akan menggunakan hak tersebut secara tegas dan proporsional. Iravani juga menambahkan bahwa Amerika Serikat harus menanggung “tanggung jawab penuh” atas segala konsekuensi dari ancaman yang disebutnya ilegal.

Sementara itu, laporan IRNA menyebutkan protes terus berlanjut di berbagai kota, termasuk Qom, Marvdasht, Yasuj, Mashhad, Hamedan, serta sejumlah kawasan di Teheran seperti Tehranpars dan Khak Sefid. Gelombang demonstrasi bermula dari aksi mogok para pemilik toko di Teheran pada Minggu lalu, dipicu oleh harga kebutuhan yang tinggi dan stagnasi ekonomi.

Hingga Jumat, sedikitnya sembilan orang tewas dan 44 orang ditangkap dalam kerusuhan. Wakil gubernur provinsi Qom melaporkan satu korban tambahan tewas akibat ledakan granat di tangannya, yang disebut sebagai upaya untuk memicu kerusuhan. [ham]