telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan lembaga pendidikan swasta, khususnya Muhammadiyah, dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Hal ini disampaikan saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di SD Muhammadiyah 7 Bandung, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Sabtu (21/6/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengurus Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Kota Bandung, dan menjadi forum diskusi strategis untuk menyatukan langkah antara lembaga legislatif, pemerintah, dan penyelenggara pendidikan swasta.
"Muhammadiyah adalah bagian penting dari sejarah pendidikan Indonesia. Kita tidak bisa bicara tentang masa depan pendidikan tanpa menggandeng lembaga swasta yang sudah berakar kuat di masyarakat seperti Muhammadiyah," ujar Kang Rachmat.
Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyusun strategi untuk memperluas akses pendidikan, salah satunya dengan mengajak sekolah swasta berperan sebagai sekolah penyangga dalam sistem zonasi. Langkah ini diambil menyusul belum meratanya distribusi SMA/SMK Negeri, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Antapani dan Arcamanik.
"Kita tidak ingin ada anak yang gagal sekolah karena tak ada sekolah negeri di dekatnya. Maka, kerja sama dengan sekolah swasta menjadi krusial," tegasnya.
Dalam forum ini, Kang Rachmat juga memaparkan bahwa beban biaya pendidikan menjadi salah satu tantangan utama. Ia mengapresiasi sekolah-sekolah swasta yang terus melayani masyarakat meski dihadapkan pada kendala pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi agar skema bantuan pendidikan diarahkan langsung ke siswa dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan.
"Ke depan, kita harapkan ada transformasi bantuan pendidikan: bukan hanya ke lembaga, tapi langsung ke siswa yang membutuhkan, dengan sistem yang transparan dan akuntabel," ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini pemerintah provinsi juga tengah mengkaji penyesuaian nilai bantuan agar lebih relevan dengan kebutuhan siswa dan operasional pendidikan. Skema seperti kartu pendidikan sedang digodok untuk menjadi solusi jangka panjang.
Tak hanya itu, Kang Rachmat juga menyoroti pentingnya pendidikan karakter. Menurutnya, nilai-nilai budaya lokal dan spirit keislaman yang menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah merupakan aset penting dalam membentuk generasi berintegritas.
"Kita ingin membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki akhlak dan kepedulian sosial yang tinggi. Inilah peran penting pendidikan berbasis nilai," katanya.
Sosialisasi ini ditutup dengan dialog terbuka bersama pengurus Muhammadiyah, yang menyampaikan berbagai masukan terkait dukungan infrastruktur, regulasi pendidikan swasta, serta harapan atas sinergi yang lebih erat dengan pemerintah.
Kang Rachmat memastikan seluruh aspirasi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dan perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat. [ham]
