Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Drs. H. Mamat Rachmat menegaskan pentingnya fungsi pengawasan terhadap penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan berbasis data valid. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan “Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah” yang berlangsung di GOR Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan yang dihadiri perangkat daerah, kader masyarakat, dan tokoh warga ini menjadi ruang dialog konstruktif antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memastikan transparansi pelaksanaan kebijakan sosial.
Menurut Mamat Rachmat, pengawasan tidak hanya dilakukan pada tataran administratif, tetapi juga harus menyentuh aspek implementasi agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat program pemerintah.
“Bantuan sosial adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Karena itu, penyalurannya harus tepat sasaran, transparan, dan berbasis data yang valid agar tidak terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pemutakhiran data sosial melalui sistem digital terpadu antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan. Integrasi data ini, lanjutnya, menjadi kunci untuk mencegah kesalahan verifikasi yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan.
“Setiap perubahan status warga, baik pindah domisili atau perubahan ekonomi, harus segera diperbarui dalam sistem agar bantuan sampai ke penerima yang berhak,” kata Mamat.
Melalui pengawasan yang ketat dan kolaboratif, DPRD Jawa Barat berkomitmen memastikan seluruh program sosial berjalan efektif, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. (VC)
