telusur.co.id - PT Rans Entertainment Indonesia Tbk (RANS) mengklarifikasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal kontrak endorse dua kementerian senilai Rp14, 69 miliar yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia (RAI) dan RANS.
Perseroan menjelaskan setiap kerja sama RANS dan anak usaha dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya, dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait, sebagai bagian dari komitmen RANS terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan praktik bisnis yang transparan serta akuntabel," tulis manajemen RANS, dikutip Rabu (11/11/2026).
Adapun total kerja sama dengan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bernilai Rp14.696.955.002.
Nominal itu terbagi untuk kampanye Kemenbud sekitar Rp3,9 miliar dengan 25 outputs, dan tiga kampanye KKP senilai Rp10,8 miliar dengan 120 outputs.
Melalui Keterbukaan Informasi di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), RANS menjelaskan setiap kerja sama perusahaan dengan instansi pemerintah dijalankan secara profesional, sesuai prosedur pengadaan dan regulasi yang berlaku, termasuk melalui platform http://Inaproc.id atau e-catalogue yang dapat diakses publik.
RANS menegaskan, nilai itu bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, tapi mencakup produksi konten, biaya travel, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program offair, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
"(Nilai) Mengacu pada commercial rate card yang umumnya digunakan untuk klien RANS lainnya, dengan mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten yang diproduksi, lokasi penyelenggaraan kegiatan, tingkat kompleksitas pelaksanaan kegiatan, serta deliverables lainnya yang disepakati," tulis RANS.
Terkait potensi konflik kepentingan, RANS menegaskan, ekosistem dan Intellectual Property (IP) seperti The Dudas-1 telah dibentuk sejak pertengahan 2024 dan memproduksi sekitar 90 konten. Hal itu terjadi sebelum Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) pada Oktober 2024, serta sebelum adanya penunjukan kerja sama dari pihak kementerian.
"Perseroan memahami adanya perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara Raffi Ahmad sebagai pemegang saham mayoritas RANS, dengan Raffi Ahmad yang juga merupakan Utusan Khusus Presiden," jelasnya.
RANS merincikan, kerja sama dengan Kemenbud untuk promosi museum-museum di Indonesia melalui konten interaktif dilakukan untuk meningkatkan minat dan kunjungan masyarakat.
Sedangkan dengan KKP, RANS memproduksi dan menyebarluaskan konten untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengembangkan sumber daya laut, serta menunjukkan potensi industri perikanan sebagai tulang punggung perekonomian RI.
"RANS bekerja sama dengan The Dudas-1, mengemas konten edukasi melalui konsep perjalanan dan touring dengan menampilkan budidaya ikan nila di Karawang, pengembangan kampung nelayan serta Salt Industry Centre di Rote Ndao, hingga fasilitas pendukung nelayan (seperti cold storage dan pabrik es) di Cemaga Utara, Natuna," beber RANS.
Selama periode pelaksanaan, keempat campaign diklaim telah menghasilkan lebih dari 150 output mencakup produksi konten kreatif, kehadiran dalam kegiatan (event attendance), serta berbagai benefit digital.
Seluruh campaign tersebut telah mencatat lebih dari 52,6 juta views secara kumulatif di kanal digital.[Nug]
