Pemutakhiran data masyarakat perlu dilakukan secara berkala agar kondisi sosial ekonomi warga dapat terus tercermin dalam data yang menjadi dasar pemberian bantuan dan perlindungan sosial. Verifikasi yang konsisten dinilai penting untuk mencegah ketidaktepatan sasaran sekaligus memastikan program pemerintah dapat diakses masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Sri Wahyuni Herman (SWH), saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Balai Desa Langut, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Senin, 14 September 2026.
SWH mengatakan, data desil memiliki peran penting dalam menentukan akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan. Karena itu, data tersebut perlu terus diperbarui dan diverifikasi agar tetap sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
“Data masyarakat harus terus diperhatikan dan diperbarui. Kondisi sosial ekonomi warga bisa berubah, sehingga verifikasi secara berkala menjadi penting agar bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” ujar SWH.
Menurutnya, pemutakhiran data bukan hanya menjadi bagian dari proses administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial yang diterima masyarakat.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah memiliki dasar yang lebih baik dalam menentukan sasaran program. Sebaliknya, data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi masyarakat dengan akses terhadap program bantuan.
SWH juga menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses verifikasi. Informasi mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi warga perlu dapat disampaikan melalui mekanisme yang tersedia sehingga data yang digunakan pemerintah semakin menggambarkan keadaan sebenarnya.
“Yang kita bangun adalah sistem yang semakin baik. Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan kondisi yang berubah, sementara pemerintah perlu memastikan data tersebut diverifikasi dan diperbarui,” katanya.
Ia berharap pemutakhiran data desil dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan tepat sasaran.
Pada akhirnya, menurut SWH, kualitas data harus diarahkan pada satu tujuan utama, yakni memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan warga. (VC)
