Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur I mengajak wajib pajak memanfaatkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Program yang berlaku hingga 30 Juni 2027 tersebut memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan beban sanksi yang lebih ringan.
Hingga Selasa (10/11/2026), Kanwil DJP Jawa Timur I telah menerima 1.067 permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dari 398 wajib pajak. Jumlah tersebut menunjukkan respons positif terhadap fasilitas keringanan yang diberikan pemerintah.
Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Max Darmawan, menjelaskan bahwa program PSA merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk membantu meringankan beban keuangan wajib pajak dalam menyelesaikan tunggakan pajaknya.
“Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan beban sanksi yang lebih ringan. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan,” ujar Max saat Sosialisasi PSA Kanwil DJP Jawa Timur I, Rabu (4/11/2026).
Program PSA berlaku secara nasional mulai 8 Oktober 2026 hingga 30 Juni 2027. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan, yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024.
Adapun ketentuan pelaksanaan lebih lanjut diatur melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026 tentang Kebijakan Perpajakan sehubungan dengan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif.
Fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diberikan secara bertahap berdasarkan periode pelunasan pokok pajak dan/atau pembayaran sebagian sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Max menegaskan, wajib pajak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas tersebut sesuai ketentuan KEP-239/PJ/2026. Salah satu syarat utamanya adalah melunasi pokok pajak atau utang pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administratif dan/atau melakukan pembayaran sebagian sanksi administratif pajak yang timbul.
Wajib pajak juga harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan tersebut wajib mencantumkan alasan pengajuan serta jumlah sanksi administratif yang dimohonkan untuk dikurangi atau dihapuskan.
Selain itu, pemohon harus melampirkan sejumlah dokumen pendukung, antara lain pakta integritas, surat pernyataan bahwa sanksi administratif timbul karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan wajib pajak, serta bukti pembayaran sesuai ketentuan program.
Dalam kondisi tertentu, wajib pajak yang masih menempuh upaya hukum juga diwajibkan mencabut upaya hukum tersebut terlebih dahulu sebelum permohonannya dapat diproses lebih lanjut.
Di sisi lain, Max mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan bahwa seluruh layanan perpajakan di lingkungan DJP tidak dipungut biaya.
Apabila menemukan indikasi penipuan atau pelanggaran dalam pelayanan perpajakan, masyarakat diimbau segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi DJP.
Kanwil DJP Jawa Timur I berharap program PSA dapat menjadi momentum bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan. Kebijakan tersebut juga diharapkan memberikan kepastian hukum, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif.
