telusur.co.id, Sekitar 2,5 Juta pelanggan listrik akan mengalami penyesuaian tarif listrik non-subsidi.
Demikian pernyataan yang disampaikan Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Bob Saril dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) dengan tema “Kebijakan Tarif Listrik Berkeadilan" Jumat (17/6/22).
"Kira-kira untuk rumah tangga, hanya sekitaran 2,5 juta yang terpengaruh. Bandingkan jumlah rumah tangga ada lebih dari 75 juta, itu sedikit sekali
pengaruhnya,” kata Bob Saril.
Pelanggan rumah tangga ini terdiri dari beberapa golongan, yaitu R1 dan R2 hingga R3. R1 sendiri pun dibagi menjadi dua yaitu, pelanggan bersubsidi dan pelanggan non subsidi.
“R1 yang subsidi adalah untuk masyarakat yang tidak mampu. R2 dan R3 jumlahnya 1,7 juta. Yang R3 di atas 6.600 VA totalnya hanya 300 ribu," ungkap Bob.
Sehingga dari total tersebut, Bob memastikan, 75 juta pelanggan rumah tangga tidak terkena dampak kenaikan tarif atau kebijakan tariff adjustment ini.
Bob melanjutkan, pelanggan PLN sebenarnya terdiri dari empat kelompok besar. Adapun kelompok itu yakni pelanggan rumah tangga (Residensial), pelanggan bisnis, pelanggan industri dan pelanggan publik.
"Hampir semua tipe pelanggan ini mendapatkan subsidi. Di bisnis misalnya, ada bisnis berskala kecil seperti UKM, ini disubsidi. Begitupun pemerintah, pemerintah paling bawah seperti desa mendapatkan subsidi," terang Bob.
Keuangan PLN Stabil
Dalam kesempatan ini, Bob menjelaskan bahwa kondisi keuangan PLN saat ini masih stabil dan sangat bagus.
Hal itu, kata Bob, terjadi karena pihaknya melakukan penghematan, menambahkan revenue, serta menganalisa kembali investasi dan pengeluaran-pengeluaran. Sehingga memperoleh keuntungan Rp 13,1 triliun.
"Jadi kondisi keuangan bagus dan alhamdulilah tahun ini juga kita melakukan re-efisiensi dari hulu sampai hilir, meningkatkan penjualan yang semakin besar. Kita melakukan semuanya itu supaya menjadi sesuatu yang lebih besar dengan kekuatan digitalisasi,” kata Bob Saril.
Lebih lanjut, Bob menjelaskan, PLN menjalankan usahanya dengan menerapkan revenue model berdasarkan undang-undang. Sehingga, terkait penetapan kenaikan tarif listrik ini, pihaknya hanya menjalankan perintah undang-undang.
"Kalau kita lihat kondisinya, jadi kebetulan revenue modelnya PLN ini adalah suatu yang berdasarkan undang-undang, maka penetapan tarifnya itu di setup oleh pemeritah. Kita hanya menjalankan untuk itu," bebernya.
Selain itu, undang-undang tentang BUMN serta UU Ciptaker, terang Bob, menjamin pihaknya agar tidak mengalami kerugian dalam menjalankan penugasan usahanya.
"Maka kalau untuk masyarakat yang tidak mampu itu, kita memberikan subsidi dan pemerintah memberikan kompensasi sebagai gantinya kepada PLN," tutupnya.
