telusur.co.id -Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) mengungkap masih adanya persoalan tunggakan gaji pemain yang melibatkan klub-klub sepak bola Indonesia dari Liga 1 hingga Liga Nusantara.

Legal Staff APPI, Mohammad Agus Riza Hufaida, mengatakan saat ini terdapat 28 klub yang memiliki kasus terkait hak pemain, baik yang masih dalam proses laporan maupun telah mendapatkan putusan National Dispute Resolution Chamber (NDRC) namun belum dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikan Riza dalam Forum Diskusi bertajuk Water Break PSSI Pers "Membawa Liga Naik Kelas" di Kantor I.League, Jakarta, Senin (31/8/2026). Forum tersebut turut dihadiri jajaran I.League dan perwakilan klub.

"Pada saat ini di APPI, total kasus yang ada di kita, baik dari laporan maupun sampai dengan putusan NDRC tapi belum dilaksanakan, itu total ada 28 klub. Ya, dengan total 303 pemain. Itu dari Liga 1 sampai Liga 4 dengan total nilai keseluruhan 14,8M sekian," kata Riza Hufaida.

Menurutnya, persoalan tunggakan gaji tersebut tersebar di berbagai klub dan level kompetisi. APPI mencatat sejumlah klub yang memiliki kasus, mulai dari PSM Makassar, Semen Padang, PSMS Medan, Persiku Kudus, PSIS Semarang, RANS FC, hingga Sriwijaya FC.

Selain itu, terdapat Persikota Tangerang, Persinab Sang Maestro, Persipa Pati, Persitara Jakarta Utara, Persibo Bojonegoro, Persekat Tegal, Persiwa Wamena, Persid Jember, PS Siak, Bantul United, PSM Madiun, Depok Raya FC, Kalteng Putra, Pakuan City, Persewar Waropen, Persikab Kabupaten Bandung, PSGJ Cirebon, Persikabo 1973, dan Waanal Brothers FC.

Riza juga mengungkapkan sejumlah klub telah masuk dalam daftar larangan (banned) FIFA akibat persoalan yang berkaitan dengan kewajiban kepada pihak tertentu, termasuk pemain.

"Ada beberapa juga yang sudah masuk di daftar banned-nya FIFA. Ada Persiwa Wamena, Kalteng Putra, PSBS Biak, Sriwijaya FC, dan PSM Makassar," ujarnya.

APPI berharap persoalan tunggakan gaji pemain tidak terus berulang pada musim kompetisi berikutnya. Menurutnya, hak pemain harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan sepak bola Indonesia.

"Kita berharap bantuan dari semua pihak untuk paling tidak membereskan pelan-pelan. Kami tahu, kami juga tidak menuntut ini harus selesai langsung, tapi ini hak pemain. Dan hak pemain ini, ya kalau ada hadis yang bilang bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, ini keringatnya udah kering," tegasnya.

Ia menilai pembenahan persoalan gaji pemain menjadi salah satu indikator penting apabila sepak bola Indonesia ingin membawa kompetisi ke level yang lebih baik.

"Kita berharap masalah-masalah gaji ini sudah bisa kita tinggalkan, sudah harus tidak terjadi lagi di musim depan terkait dengan upaya kita membawa liga ini naik kelas," ungkapnya.

Pihak APPI bahkan menilai klub yang masih memiliki persoalan tunggakan gaji terhadap pemain seharusnya tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi. 

Bahkan, Super League akan segera bergulir mulai tanggal 4 September 2026 pekan ini. 

"Buat kami salah satu indikatornya adalah klub yang sedang bermasalah dengan pemain, atau ada tunggakan gaji dengan pemain, seharusnya tidak boleh diizinkan untuk ikut liga," ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya langkah pencegahan sebenarnya telah berulang kali disampaikan APPI kepada pemangku kepentingan sepak bola nasional. Salah satunya melalui penerapan mitigasi dan prinsip toleransi nol terhadap persoalan lisensi klub.

"Menurut saya, soal bagaimana kemudian tidak ada permasalahan gaji, sebenarnya mungkin beberapa tahun sebelumnya kami sudah berulang kali menyampaikan mitigasi-mitigasinya, termasuk soal zero tolerance terkait dengan klub lisensi tadi," jelasnya.

APPI berharap persoalan tunggakan gaji pemain, khususnya di kasta tertinggi sepak bola Indonesia, dapat benar-benar diselesaikan sebelum kompetisi musim depan berjalan.

"Kita berharap benar-benar berharap musim depan paling tidak Liga 1 itu sudah tidak ada lagi masalah gaji," tutupnya.