Telusur.co.id -Penulis: Abdul Khalid Boyan, Tenaga Ahli DPR DPR RI Bidang Aspirasi Masyarakat.

Ada yang janggal ketika layar televisi dan linimasa media sosial nyaris tak pernah absen menyuguhkan adegan yang sama: seorang kepala daerah digelandang aparat berseragam rompi oranye, disusul konferensi pers juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi yang membacakan modus penyimpangan dengan nada datar, seolah itu rutinitas biasa. 

Publik nyaris kehabisan kejutan. Korupsi kepala daerah di negeri ini tampaknya sudah memasuki stadium empat—fase akhir sebuah penyakit yang telah menyebar jauh melampaui titik asalnya dan sulit lagi disembuhkan dengan terapi tunggal. 

Analogi kanker rasanya tidak berlebihan. Korupsi yang dahulu hanya dianggap noda di sudut-sudut birokrasi, kini telah menjalar ke hampir seluruh organ tubuh pemerintahan daerah: dari pengadaan barang dan jasa, mutasi jabatan, penyaluran dana corporate social responsibility, hingga pemerasan terhadap kepala desa dan aparatur sipil negara di level paling bawah.

Sel-sel abnormal itu tidak lagi tumbuh sporadis di satu wilayah, melainkan bermetamorfosis lintas provinsi, lintas partai, dan lintas generasi kepemimpinan.

Yang membuatnya kian akut, praktik ini kerap melibatkan bukan hanya kepala daerah sebagai aktor tunggal, tetapi jaringan orang kepercayaan, sekretaris daerah, hingga kepala dinas yang menjadi simpul-simpul penyebaran.

Data yang Tak Bisa Diabaikan 

Catatan terbaru KPK memperlihatkan tren yang mengkhawatirkan. Sepanjang 2025 hingga pertengahan 2026, tidak kurang dari 15 hingga 17 kepala daerah hasil Pilkada 2024 telah ditetapkan sebagai tersangka melalui operasi tangkap tangan. 

Jika pada 2025 tercatat sekitar lima kepala daerah terjaring OTT, jumlah itu melonjak drastis menjadi belasan pada semester pertama 2026 saja. 

Sejak kepemimpinan baru di tubuh KPK, lembaga antirasuah itu telah melakukan puluhan kali OTT hanya dalam rentang delapan belas bulan, dengan mayoritas sasaran adalah kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

Modusnya pun mengalami pergeseran yang menarik dicermati. Jika era sebelumnya korupsi kepala daerah identik dengan suap perizinan atau proyek infrastruktur besar, kini pola yang lebih dominan adalah pemerasan terhadap bawahan sendiri: penarikan fee proyek, pemotongan dana CSR, hingga permintaan setoran dari perangkat daerah untuk kepentingan tunjangan hari raya.

Ada pula modus mengikat loyalitas bawahan lewat surat pernyataan mundur tanpa tanggal, sebuah bentuk kontrol psikologis yang menunjukkan betapa personalnya kekuasaan di level daerah telah disalahgunakan.

Nilai uang yang disita memang tidak selalu fantastis dibanding kasus-kasus korupsi di level pusat, namun frekuensi dan sebarannya jauh lebih meresahkan karena menyentuh langsung denyut pelayanan publik di akar rumput.

Pejabat KPK sendiri mengakui bahwa tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi salah satu faktor yang berulang kali muncul dalam pemeriksaan.

Ongkos kampanye yang mahal mendorong kepala daerah terpilih mencari jalan pintas mengembalikan modal politik begitu menjabat, dan sistem pengawasan internal daerah yang lemah membuka celah bagi praktik itu berlangsung nyaris tanpa hambatan.

Ambivalensi OTT KPK 

Di titik inilah perlu ada jeda untuk berpikir jernih. OTT memang efektif sebagai instrumen kejut yang menimbulkan efek gentar sesaat, tetapi ia bukan tanpa ongkos.

Setiap kali seorang bupati atau wali kota ditangkap dalam operasi senyap, roda birokrasi di daerah itu praktis berhenti berputar untuk sementara. 

Kekosongan kepemimpinan, kebingungan pejabat pengganti, tertundanya pencairan anggaran, hingga terhambatnya pelayanan dasar bagi warga adalah harga yang harus dibayar publik yang sesungguhnya tidak bersalah apa-apa. 

OTT pada dasarnya adalah operasi darurat, sebuah tindakan bedah yang seharusnya ditempuh ketika seluruh mekanisme pencegahan telah gagal dan indikasi kejahatan sedang berlangsung secara nyata. 

Ia bukan alat yang dirancang untuk dijadikan kebiasaan rutin bulanan. Ketika frekuensinya begitu tinggi hingga terasa seperti agenda tetap, itu justru menjadi pertanda bahwa sistem pencegahan di hulu telah gagal total, dan KPK terpaksa terus-menerus bekerja di ruang gawat darurat tanpa pernah sempat menangani penyakit di ruang perawatan biasa.

Dampak ikutan dari rezim OTT yang masif juga perlu dihitung secara jujur. Ia bisa menciptakan kegamangan di kalangan aparatur sipil negara, membuat pejabat daerah lebih memilih sikap defensif dan minim inovasi ketimbang berani mengambil keputusan yang justru dibutuhkan untuk kemajuan wilayahnya.

Ketakutan berlebihan terhadap jerat hukum, jika tidak diimbangi kepastian dan kejelasan aturan, bisa melahirkan birokrasi yang lumpuh karena semua orang memilih aman dengan tidak berbuat apa-apa.

Karena itu, arah kebijakan pemberantasan korupsi kepala daerah semestinya bergeser dari pendekatan yang didominasi penindakan menuju pendekatan yang mengutamakan pencegahan.

Penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang meminimalkan interaksi langsung antara pejabat dan rekanan, transparansi anggaran yang bisa diakses publik secara real time, hingga reformasi pembiayaan politik agar biaya pilkada tidak lagi menjadi beban yang harus "dibalas" setelah menjabat, adalah pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak ketimbang sekadar menambah jumlah OTT setiap tahun. 

Pencegahan yang serius juga berarti memperkuat peran inspektorat daerah, badan pengawasan keuangan, dan lembaga legislatif lokal sebagai garda terdepan yang mendeteksi penyimpangan sejak dini, jauh sebelum kasus itu membesar dan berujung pada operasi senyap yang mengguncang stabilitas pemerintahan. 

Memerangi Korupsi secara Sosial

Namun ada satu dimensi yang kerap luput dari diskusi pemberantasan korupsi, yakni pendekatan sosial budaya.

Selama bertahun-tahun, negara ini terlalu percaya bahwa hukum pidana adalah obat mujarab bagi segala penyakit korupsi.

Faktanya, semakin banyak kepala daerah ditangkap, semakin banyak pula yang menyusul di belakangnya.

Ini mengindikasikan bahwa pendekatan represif semata telah mencapai titik jenuh, tidak lagi mampu memutus mata rantai regenerasi koruptor di level daerah.

Pendekatan sosial budaya, yang selama ini sering dianggap pelengkap dan bukan strategi utama, semestinya naik kelas menjadi pilihan serius setelah jalur hukum terbukti tidak cukup mengubah perilaku secara struktural.

Ini mencakup penguatan nilai-nilai kejujuran dan integritas sejak pendidikan dasar, revitalisasi kearifan lokal yang menempatkan pemimpin sebagai teladan moral bukan sekadar pemegang kekuasaan administratif, hingga pembangunan budaya malu di kalangan elite politik daerah yang selama ini nyaris hilang. 

Di banyak komunitas adat, sanksi sosial dan rasa malu kolektif terbukti jauh lebih efektif mengendalikan perilaku menyimpang dibanding ancaman penjara semata, karena ia bekerja pada tataran nilai, bukan hanya ketakutan pada aparat.

Partai politik pun mesti didorong menanamkan kultur integritas sejak proses kaderisasi dan rekrutmen calon kepala daerah, bukan sekadar mencari figur populer dengan modal besar yang berpotensi mengembalikan investasi politiknya lewat jalan gelap begitu menjabat.

Media massa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat juga memiliki peran strategis dalam membangun narasi publik yang tidak lagi memaklumi korupsi sebagai "hal biasa" dalam politik lokal.

Menyudahi Rutinitas 

Rezim OTT yang terus bekerja tanpa henti sesungguhnya adalah cermin kegagalan kolektif bangsa ini dalam membangun sistem yang sehat sejak awal. 

Ia layak diapresiasi sebagai bukti keberanian penegak hukum, tetapi tidak boleh dibiarkan menjadi satu-satunya andalan. 

Kewarasan politik kepala daerah tidak akan pulih hanya dengan menambah jumlah penangkapan setiap tahun, melainkan dengan membangun ekosistem tata kelola yang membuat korupsi menjadi pilihan yang mahal secara hukum sekaligus memalukan secara sosial. 

Dalam posisi inilah, prilaku korupsi pejabat yang menyentuh 'stadium empat' itu bukan berarti tanpa harapan penyembuhan. Sangat bergantung pada pilihan pendekatan yang diambil. 

Penanganannya haruslah lintas sektor dan harus menyeluruh, konsisten, dan tidak lagi bergantung pada satu jenis terapi saja, mengingat korupsi adalah kejahatan luar biasa yang dijalankan secara terorganisir.

Pada titik inilah pendekatan secara sosial bisa jadi alternatif strategis yang ampuh dalam memberantas prilaku koruptif hingga ke akar-akarnya. Suatu pendekatan yang barangkali bisa mengembalikan urat malu pejabat yang terputus akibat buaian kekuasaan.