telusur.co.id -Perkembangan teknologi digital membuat setiap pernyataan pejabat publik dapat dengan cepat menyebar dan menjadi konsumsi masyarakat luas. Dalam kondisi tersebut, substansi pesan tidak lagi menjadi satu-satunya faktor penting dalam komunikasi publik, tetapi juga pemilihan diksi yang mampu membangun persepsi positif sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si., menegaskan bahwa penggunaan diksi dalam komunikasi publik bukan sekadar persoalan gaya berbicara. Menurutnya, pilihan kata yang kurang tepat dapat memicu kontroversi, menimbulkan multitafsir, bahkan mengalihkan perhatian publik dari substansi kebijakan yang ingin disampaikan.
"Kontroversi sering muncul bukan hanya karena isi pesannya, tetapi karena pilihan kata yang dianggap tidak tepat, multitafsir, atau kurang sensitif terhadap konteks. Karena itu, setiap pejabat publik perlu menyadari bahwa ucapannya memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan komunikasi personal," ucapnya.
Suko menjelaskan, pejabat negara tidak lagi berbicara atas nama pribadi ketika berada di ruang publik. Setiap pernyataan yang disampaikan mencerminkan institusi dan negara sehingga membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai komunikasi yang tidak terukur berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat. Bahkan, perhatian publik dapat bergeser dari pembahasan kebijakan menuju polemik yang dipicu oleh pemilihan kata.
"Komunikasi yang tidak terukur dapat menurunkan kepercayaan publik dan menggeser perhatian dari substansi kebijakan ke kontroversi pernyataan. Baik dalam pergaulan internasional maupun domestik, ada etika yang harus dijaga," ungkapnya.
Menurutnya, karakter komunikasi seorang pejabat juga menjadi bagian dari citra negara. Pesan yang disampaikan dengan bahasa yang santun, tepat, dan beretika akan lebih mudah diterima masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang bersifat impulsif berisiko menimbulkan kesalahpahaman sekaligus memengaruhi penilaian publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Suko menambahkan, sebagai figur publik, gaya komunikasi pejabat tidak pernah lepas dari perhatian masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi publik seharusnya mengedepankan kejelasan, akurasi, kesantunan, berbasis fakta, bersifat inklusif, serta berorientasi pada kepentingan umum.
Ia juga menekankan bahwa seorang pejabat negara melekat dengan simbol representasi publik. Karena itu, kritik maupun pernyataan yang disampaikan di ruang publik seharusnya tidak mengandung unsur yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, kebebasan berpendapat tetap harus diimbangi dengan tanggung jawab etis. Komunikasi yang baik semestinya mampu memperjelas persoalan, bukan justru memperkeruh keadaan.
"Dalam ruang publik, prinsip yang sebaiknya dipegang adalah berpikir sebelum berbicara, mengutamakan substansi daripada sensasi, dan menjadikan etika komunikasi sebagai bagian dari kepemimpinan," pungkasnya.
