telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Mamat Rachmat, menegaskan pentingnya pemutakhiran data sosial masyarakat sebagai langkah untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh warga yang berhak.
Hal tersebut disampaikan Kang Rachmat saat melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di GOR Mercury, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Senin, 20 Juli 2026.
Dalam kegiatan tersebut, persoalan pelayanan kesehatan dan bantuan sosial menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Berbagai masukan disampaikan terkait proses pengalihan kepesertaan BPJS menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), validasi data desil kemiskinan, hingga akurasi data penerima bantuan sosial.
Menurut Kang Rachmat, akurasi data menjadi kunci agar setiap program perlindungan sosial berjalan secara adil dan tepat sasaran. Oleh karena itu, proses pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan kondisi riil masyarakat di lapangan.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Karena itu, proses verifikasi dan pemutakhiran data masyarakat harus terus diperkuat agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan,” ujar Kang Rachmat.
Ia menjelaskan, fungsi pengawasan DPRD tidak hanya memastikan program pemerintah terlaksana sesuai ketentuan, tetapi juga mengawal agar pelayanan publik, termasuk di bidang kesehatan dan bantuan sosial, dapat diakses masyarakat tanpa hambatan.
Selain itu, Kang Rachmat menilai koordinasi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembaruan data sosial. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan perubahan kondisi sosial maupun ekonomi akan membantu meningkatkan akurasi data penerima manfaat.
“Kami ingin setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap validitas data menjadi bagian penting agar tidak ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari program bantuan pemerintah,” katanya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Kang Rachmat berharap sistem pendataan sosial semakin akurat, transparan, dan mampu mendukung penyaluran berbagai program bantuan secara lebih efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat Jawa Barat. (VC)
