telusur.co.id - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan, ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold tetap harus ada, meskipun tidak sebesar seperti saat ini yakni 20 persen. Menurutnya, kaalau presidential threshold nol persen diberlakukan justru akan berbahaya.

“Presidential threshold harus ada. Ya setengahnya lah dari yang sekarang. Kalau Presidential threshold 0 persen malah akan berbahaya. Sebab, parpol bisa diakusisi oleh pemilik modal. Nah, ini kan lebih berbahaya,” kata Arsul dalam diskusi Empat Pilar MPR bertajuk ‘Urgensi Kehadiran Utusan Golongan’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/11/22).

Arsul meyebut, dengan presidential threshold seperti saat ini yakni 20 persen saja sudah banyak tudingan kalau ada oligarki, apalagi jika sampai nol persen. 

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai, akan lebih mengerikan jika presidential threshold 0 persen, sebab parpolnya bisa diakusisi seperti klub sepakbola. 

“Mengerikan jika parpol diakusisi oleh pemilik modal,” tandasnya.

Diketahui, dalam pasal 222 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur bahwa, pencalonan presiden dan wakil presiden bisa dilakukan jika partai politik (parpol) atau gabungan parpol punya 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional. [Tp]