telusur.co.id - Pemerintah dinilai mulai kehilangan arah dalam menyusun kebijakan subsidi dan stimulus publik. Terlalu sering menggembar-gemborkan “diskon”, tapi tak jarang malah membatalkannya secara sepihak. Begitulah kritik tajam yang disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Sosial Politik Indonesia (Puspolindo), Zulhefi, menanggapi pembatalan potongan tarif listrik yang sebelumnya dijanjikan pemerintah.
“Pemerintah sekarang seperti mall atau swalayan suka kasih diskon ke pelanggan, tapi ujung-ujungnya batal. Kebijakan seperti ini bikin bingung masyarakat,” tegas Zulhefi di Jakarta, Selasa (3/6).
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan memberikan potongan tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA, namun kebijakan itu mendadak dibatalkan. Padahal, menurut Zulhefi, bagi masyarakat kecil, penghematan sekecil apa pun sangat berarti.
“Seribu rupiah pun penting bagi rakyat. Ketika harapan sudah diberikan, lalu ditarik lagi, tentu kekecewaan masyarakat sangat besar,” ujarnya.
Menariknya, setelah batal memberikan diskon listrik, pemerintah justru mengalihkan perhatian publik dengan mengumumkan paket stimulus baru yang berisi sejumlah potongan harga di sektor transportasi dan jalan tol.
Stimulus tersebut meliputi: Diskon PPN 6% untuk tiket pesawat, Diskon 50% tarif angkutan laut, Diskon 30% tarif kereta api, Diskon 20% tarif tol
Zulhefi mengingatkan, jika janji-janji ini kembali tidak direalisasikan, bukan hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kalau janji tinggal janji, masyarakat akan makin sulit percaya. Pemerintah seharusnya lebih hati-hati dalam mengumumkan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” tegasnya.
Alih-alih sibuk mengumbar diskon, Zulhefi mendorong pemerintah untuk fokus pada kebijakan yang berdampak jangka panjang, seperti menciptakan lapangan kerja, menjaga daya beli masyarakat, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Yang dibutuhkan rakyat adalah kestabilan ekonomi, pekerjaan yang layak, dan kesejahteraan. Bukan hanya janji potongan harga yang bersifat sesaat,” katanya.
Sebagai informasi, pada Senin (2/6), pemerintah mengumumkan alokasi stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun untuk periode Juni–Juli 2025. Dana tersebut dialokasikan dalam lima paket utama: Diskon transportasi umum, Diskon tarif tol, Tambahan bansos, Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Namun publik kini menunggu, apakah janji-janji ini benar-benar dijalankan, atau hanya menjadi bagian dari etalase kebijakan yang menarik di awal namun kosong di belakang.
