telusur.co.id - Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, memastikan hingga menjelang berakhirnya waktu pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Pasaman, pada pukul 13.00 WIB tidak ditemukan adanya praktik politik uang. 

"Serangan yang tidak fajar nggak ada. Serangan Isya (malam) nggak ada, serangan menjelang penutupan TPS sampai sekarang belum terdeteksi ada," kata Bagja kepada wartawan di TPS 003 Nagari Tanjung Beringin, Lubuk Sikaping, Pasaman, Sabtu (19/4/2025). 

Sampai sejauh ini kata Bagja, belum ada laporan yang masuk ke pihaknya terkait adanya praktik politik uang atau serangan fajar. 

"Kami tidak ada mendapatkan adanya laporan ataupun temuan tentang politik uang," ujar Bagja. 

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita, juga memastikan sampai kini belum ada temuan atau laporan ke panitia pengawas (panwas) terkait serangan fajar. 

"Sampai sejauh ini laporan dari panwas kecamatan atau panwas kelurahan belum ada. Cuman yang ada itu laporannya terkait dengan pemilih yang tidak bawa C pemerintahuan. Atau ada pemilih yang bawa C pemerintahuan tetapi KTP-nya KTP luar," bebernya. 

"Sementara di (Pilkada) 27 November dia tidak memilih. Tentu dipastikan sesuai dengan ketentuan apakah yang bersangkutan berhak atau tidak. Jadi itu kan tidak berhak," jelasnya. 

Sebagai informasi, terdapat tiga paslon yang berlaga dalam PSU Pilkada Pasaman, yakni pasangan calon nomor urut 1, Welly Suhery - Parulian, paslon nomor urut dua, Mara Ondak - Desrizal. Kemudian, paslon urut ketiga, Sabar As – Sukardi.

Adapun pada Pilkada Pasaman 2024 lalu, total pemilih yang terdaftar di Kabupaten Pasaman mencapai 218.980 pemilih. Sedangkan pada PSU Pilkada Pasaman terdaftar 218.946 DPT dengan 605 TPS. 

Diketahui, Pilkada Pasaman terpaksa diulang, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konsitusi (MK) pada 24 Februari lalu.

Selain memerintahkan pilkada ulang, MK juga mendiskualifikasi Anggit Kurnaiawan Nasution sebagai calon wakil bupati, karena dinilai tidak jujur dalam melaporkan status hukumnya.[Nug]

Laporan: Dhanis Iswara