telusur.co.id - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program bedah rumah tidak hanya bertujuan menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu dia sampaikan usai menghadiri nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 bersama warga di kawasan Menteng Tenggulun, Jakarta, Senin (20/7).
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti, serta jajaran Kementerian PKP.
"Memang instruksi Bapak Presiden, kita harus langsung terjun ke lapangan melakukan program-program, terutama bedah rumah. Yang dibantu tahun lalu hanya 45 ribu rumah. Tahun ini 400 ribu rumah yang dibedah. Bedah itu artinya diperbaiki dari tidak layak huni menjadi layak huni," ucap Maruarar Sirait kepada wartawan.
Pria akrab disapa Ara itu menyebut, peningkatan jumlah rumah yang diperbaiki juga terjadi di Jakarta. Jika tahun lalu hanya sekitar 200 unit, tahun ini mencapai 10.300 rumah.
"Jadi kenaikannya luar biasa. Mudah-mudahan kita di seluruh Indonesia bergerak. Sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa digerakkan dari sektor perumahan," ujar dia.
Politikus Gerindra itu menjelaskan, program tersebut dapat memberikan dampak ekonomi karena melibatkan banyak sektor, mulai dari tenaga kerja, penyedia material bangunan, hingga pelaku usaha mikro.
Di kawasan Menteng Tenggulun, misalnya, terdapat puluhan rumah yang juga difungsikan sebagai tempat usaha warga.
"Ada sekitar 35 rumah yang sekaligus juga UMKM. Jadi mereka berusaha di rumahnya. Rumahnya sekarang tidak kumuh lagi," tutur Ara.
Selain itu, Ara menilai akses pembiayaan yang lebih terjangkau juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia mencontohkan penurunan bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari sebelumnya di atas 20 persen menjadi sekitar 8 persen.
Selain itu, Ara bilang, percepatan program bedah rumah tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri, BPS RI, pemerintah daerah, serta koordinasi dengan BPK, BPKP, dan DPR.
Lebih lanjut dia menuturkan, penggunaan data BPS menjadi salah satu kunci agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
"Yang penting tepat sasaran dengan data BPS. Saya rasa datanya akurat, dengan desil 1 sampai desil 4 itu," pungkas Ara.
Laporan: Malik Sihite
