telusur.co.id - Kritik tajam kembali menghantam BUMN Karya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI pada Rabu (5/3/2025). Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, yang akrab disapa Kanang, melontarkan pertanyaan menohok kepada para Direktur Utama PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abipraya.

Ia mempertanyakan pola bisnis BUMN Karya yang kerap menerima proyek tanpa perhitungan matang. Menurutnya, perusahaan pelat merah ini tidak bisa hanya sekadar menjalankan proyek berdasarkan perintah pemegang saham, termasuk pemerintah, jika akhirnya malah merugi.

"Ketika Pak Menteri, Presiden, atau pemegang saham meminta proyek, pernahkah Bapak-Bapak menolak karena berpotensi rugi? Atau sudah dihitung untung, tapi akhirnya buntung?" tegas Kanang di hadapan para direksi.

Ia menekankan bahwa setiap proyek harus mengedepankan dua aspek utama: kepentingan sosial dan keuntungan finansial. Meskipun pembangunan infrastruktur bertujuan untuk kepentingan negara, aspek bisnis tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Proyek Luar Negeri Menguntungkan, Kok Proyek Dalam Negeri Rugi?

Kanang juga mengungkap keheranannya atas fakta bahwa proyek-proyek BUMN Karya di luar negeri justru lebih menguntungkan dibandingkan yang ada di dalam negeri.

"Adhi Karya mengerjakan proyek railway di Filipina senilai Rp3,2 triliun, untung atau tidak? Untung kan? Kalau begitu, kenapa tidak sekalian fokus ke luar negeri saja?" sindirnya.

Selain itu, ia menyoroti proyek tol yang dikerjakan PT Waskita Karya. Hingga saat ini, sembilan ruas jalan tol yang dibangun masih belum terjual, yang tentu saja membebani keuangan perusahaan.

"Perusahaan asing, terutama dari China, masuk ke proyek infrastruktur kita dan pasti sudah menghitung keuntungannya. Lalu bagaimana dengan Waskita Karya? Untung atau malah nombok?" tanyanya dengan nada tajam.

Era Infrastruktur Mulai Surut, BUMN Karya Harus Beradaptasi

Kanang juga mengingatkan bahwa strategi pemerintahan saat ini tidak lagi menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Artinya, jumlah proyek akan berkurang, dan BUMN Karya harus segera beradaptasi agar tetap bertahan.

"Ke depan, pemerintah tidak lagi berfokus pada pembangunan infrastruktur. Ini harus diantisipasi, jangan sampai BUMN Karya kehilangan arah," ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa skema lelang proyek melalui e-Katalog harus dilakukan secara transparan agar persaingan antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri tetap sehat.

Di akhir pernyataannya, Kanang berharap agar BUMN Karya tidak terus-menerus mengalami kerugian dan mulai mencari sumber pendapatan baru di luar proyek infrastruktur utama.

"BUMN Karya harus lebih kreatif dalam mencari peluang bisnis. Jangan hanya menunggu proyek dari pemerintah, tapi harus bisa mandiri dan kompetitif," pungkasnya.[tp]