telusur.co.id - Fraksi Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungannya terhadap pembukaan kembali keran Daerah Otonomi Baru (DOB), namun dengan standar ketat agar tidak menambah beban negara.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda. Ia menegaskan aspirasi masyarakat terkait pemekaran daerah tidak bisa terus-menerus diabaikan. Diskusi ini dimoderatori Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, Fauzan Khalid. Hadir juga sejumlah anggota DPR F-NasDem: Ujang Bey, Julie Laiskodat, Shadiq Pasadigoe dan anggota DPR lainnya.
“Aspirasi masyarakat harus kita dengar, dan tidak boleh kita ambangkan. Dalam kunjungan kita ke daerah, salah satu yang paling banyak ditanyakan adalah pemekaran daerah. Karena ini sudah terlalu banyak, menurut saya DPR dan pemerintah harus segera memberi kepastian,” ujar Rifqi dalam Focus Group Discussion (FGD) Fraksi Partai NasDem bertajuk “Maraknya Usulan Daerah Otonomi Baru (DOB), Bagaimana Prospek dan Tantangannya” di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/25).
Legislator Partai NasDem ini menjelaskan, meski antusiasme masyarakat tinggi, banyak usulan DOB yang belum mempertimbangkan kesiapan fiskal maupun potensi ekonomi daerah. Ia mencontohkan, sejumlah daerah mengajukan pemekaran hanya karena alasan politis atau semangat lokal, tanpa perhitungan yang matang soal kemampuan pembiayaan dan keberlanjutan pembangunan.
“Kadang kala masyarakat di daerah tidak mengukur baju. Mereka ingin punya kabupaten atau provinsi, tapi tidak menghitung finansialnya. Ada yang sekadar berharap karena punya sumber daya alam seperti minyak atau batubara, tapi tidak memahami bahwa pengelolaan dan penerimaan negara dari sumber daya itu tidak otomatis membuat daerah bisa mandiri,” terang Rifqi.
Rifqi juga menekankan perlunya kepastian melalui dua Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU No. 23 Tahun 2014, yakni desain besar penataan daerah dan daftar kabupaten/kota serta provinsi yang layak dimekarkan. Ia memperkenalkan istilah “merdeka fiskal”, yakni pemekaran hanya boleh dilakukan jika daerah mampu hidup mandiri tanpa tergantung transfer pusat.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, dalam forum itu menyebut hingga saat ini usulan DOB masih terus diterima pemerintah.
“Kami tidak pernah melakukan moratorium usulan pemekaran. Sampai hari ini ada 341 usulan. Jadi, usulannya tidak moratorium, pemekarannya yang moratorium,” katanya.
Sementara itu, pakar otonomi daerah Prof. Djohermansyah Djohan menilai pemekaran tidak bisa dilihat sebagai solusi tunggal. Menurutnya, konsep penataan daerah juga perlu mencakup opsi penggabungan wilayah yang tidak mampu mandiri.
“Desentralisasi itu intinya pusat memberikan kewenangan ke daerah. Makin dekat dengan rakyat makin bagus, makin cepat pelayanan itu. Tapi otonomi tidak sekadar birokrasi, melainkan bagaimana masyarakat lokal bisa berinovasi dan daerah menjadi unggul,” tandasnya. [ham]
