telusur.co.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai NasDem, Muhamad Rizky, mendorong penguatan sosialisasi dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal agar semakin banyak masyarakat memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan M Rizky saat melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Hambaro, Desa Hambaro, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Sabtu, 4 Juli 2026.
Dalam dialog bersama masyarakat, terungkap bahwa masih terdapat petani, buruh harian lepas, pelaku usaha mikro, serta pekerja sektor informal lainnya yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, masyarakat juga mengaku masih membutuhkan informasi yang lebih lengkap mengenai manfaat program, tata cara pendaftaran, hingga mekanisme pengajuan klaim.
Menanggapi hal tersebut, M Rizky menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan harus dapat dirasakan oleh seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal dan menjadi tulang punggung perekonomian desa.
"Perlindungan tenaga kerja tidak hanya diperuntukkan bagi pekerja formal. Petani, buruh harian, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal lainnya juga berhak mendapatkan jaminan sosial agar memiliki rasa aman dalam bekerja," ujar M Rizky.
Menurutnya, upaya memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus dibarengi dengan sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat program serta prosedur kepesertaan dan pelayanan yang tersedia.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah desa, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait perlu terus diperkuat, sehingga pendataan calon peserta maupun penyebarluasan informasi dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
"Selain memperluas kepesertaan, yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat memahami hak dan manfaat yang mereka peroleh. Dengan begitu, program perlindungan sosial ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya," katanya.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat berharap pemerintah dapat meningkatkan intensitas sosialisasi serta memberikan pendampingan kepada calon peserta agar proses pendaftaran dan pemanfaatan layanan BPJS Ketenagakerjaan menjadi lebih mudah.
Sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M Rizky memastikan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, sehingga program perlindungan tenaga kerja dapat semakin tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak pekerja di sektor informal.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, M Rizky berharap cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat, sehingga semakin banyak masyarakat yang bekerja di sektor informal memperoleh jaminan sosial dan perlindungan kerja yang layak. (VC)
