telusur.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, meminta Presiden Prabowo Subianto mendesak penghentian segera seluruh bentuk kekerasan serta memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina saat menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington, D.C., Amerika Serikat.

Menurut Sukamta, stabilitas dan keamanan merupakan prasyarat utama bagi terciptanya proses perdamaian berkelanjutan, khususnya bagi warga di Gaza, Palestina. Tanpa penghentian kekerasan, upaya diplomasi dinilai tidak akan menghasilkan perdamaian yang kokoh.

“Pemerintah dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai bangsa yang konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan,” kata Sukamta di Jakarta, Senin.

Ia juga meminta pemerintah menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan penuh Palestina melalui solusi dua negara yang adil dan bermartabat sesuai hukum internasional. Forum BoP, menurutnya, harus menjadi ruang untuk memperkuat komitmen tersebut, bukan sekadar pertemuan simbolis.

Lebih lanjut, Sukamta menekankan pentingnya memastikan agenda rekonstruksi dan pemulihan pascakonflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta prinsip kedaulatan. Perdamaian yang berkelanjutan, ujarnya, harus dibangun di atas fondasi keadilan, bukan hanya penghentian konflik sementara.

Ia mengingatkan bahwa kehadiran Presiden Prabowo dalam forum internasional tersebut merupakan peluang strategis untuk memperkuat peran aktif Indonesia dalam mendorong perdamaian dunia, sebagaimana diamanatkan konstitusi.

“Setiap langkah diplomasi kita harus berpijak pada kepentingan nasional Indonesia sekaligus konsisten dengan komitmen historis terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Menurut Sukamta, partisipasi Indonesia dalam forum Board of Peace merupakan bagian dari diplomasi aktif sekaligus kontribusi nyata dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih stabil dan berkeadilan. Stabilitas global berbasis hukum internasional, tambahnya, juga berdampak langsung terhadap keamanan dan kepentingan nasional Indonesia. [ham]