telusur.co.id - Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai, agenda pemberantasan korupsi akhir - akhir ini makin melemah. Karena, kurang didukung oleh political will (kehendak politik) dan good will (keinginan baik) dari pemerintah dan penyelenggaraa negara. 

"Ini membuka peluang bagi merajalelanya korupsi. Apalagi yang disebut, korupsi yang dikuasai oleh negara baik melalui peraturan hukum dan perundang undangan maupun kebijakan negara," kata Din di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Menurut Din, adanya UU KPK baru yang direvisi serta keberadaan pimpinan dan dewan pengawas lembaga anti rasuha, ternyata tidak mampu menghilangka gonjang-ganjing pemberantasan korupsi. 

"Ini menurut saya secara telanjang menunjukan lemah dan rendahnya political will untuk memberantas korupsi," ucap dia 

Selain itu, Din juga menyoroti kasus-kasus yan mengemuka ada dugaan penyimpangan dana besar triliunan seperti kasus Jiwasraya, Asabri, Taspen dan lain-lain. Bagi Din, jika pemerintah tak mendukung atau mendorong DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya, seperti hal nya kasus Bank Century, maka itu akan diingat publik. Dimana, pemerintah bakal diingat tidak sungguh-sungguh memberantas korupsi. 

"Kalau terjdi pembiaran upaya dengan dalih kasus yang mengemuka ini tidak segera diselesaikan di jalur politik dan hukum, Pansus di DPR, maka saya berani menuduh pemerintah berupaya untuk menutu nutupi korupsi ini. Maka tidak ada jalan lain buka sebuka-bukanya," tukasnya. 

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR memiliki mekanisme pembentukan pansus. Saat ini, DPR sudah memiliki panja terkait Jiwasraya di tiga komisi. 

"Tetapi sekarang Panja di tiga Komisi sedang berjalan. Jadi kita tunggu proses yang ada di tiga komisi tersebut, dengan nantinya mekanisme terkait dengan pengusulan Pansus kita masukkan dalam mekanisme yang ada," cetusnya. 

Fraksi Partai Demokrat Fraksi PKS di DPR RI telah menyampaikan usulan pembentukan Pansus Jiwasraya kepada pimpinan DPR, Selasa (4/2). Terlampir tandatangan dukungan dari anggota Fraksi PKS sebanyak 50 orang dan anggota F-Demokrat sebanyak 54 orang. [Fhr]