Telusur.co.id - Peristiwa Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat Provinsi Papua, statusnya sudah dicabut oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay berharap pencabutan itu tidak mempengaruhi pengawasan pemerintah pusat.

“Harus lebih berintegrasi dengan Pemdanya,” ucap Daulay saat dikonfirmasi telusur.co.id , Jakarta, Kamis (22/3/18).

Menurut Daulay, Kejadian gizi buruk sebenarnya tak hanya di Provinsi Papua akan tetapi terjadi di beberapa Provinsi Indonesia.

“Tidak hanya di Papua di kampung saya Sumatra Barat saja itu berpotensi gizi buruk. Pemerintah jangan hanya melakukan aksi reaktif saja,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pemerintah harus mampu menggenjot fasilitas kesehatan khususnya di Papua. Sebab, Provinsi Papua memiliki dana Otsus untuk mensejahterakan rakyat.

“Perlu pengawasan dana Otsus itu juga dan pembinaan supaya uang yang diturunkan dapat fokus untuk Faskes yang perlu digenjot. Terlebih Papua merupakan daerah terpencil dan masuk sebagai daerah perbatasan,” ungkapnya kembali.[far]