Akad Massal 62.710 KPR Subsidi Digelar, Prabowo Pastikan Akses Hunian Layak Terus Diperluas - Telusur

Akad Massal 62.710 KPR Subsidi Digelar, Prabowo Pastikan Akses Hunian Layak Terus Diperluas

Presiden Prabowo bersama Menteri PKP Maruarar Sirait (kiri pertama) dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY (pojok kanan) saat meresmikan akad massal. Sumber foto: dok.telusur.co.id

telusur.co.id - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat program penyediaan rumah bagi masyarakat. 

Hal itu disampaikan saat meresmikan akad massal 62.710 unit KPR Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang tersebar di 36 provinsi di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prosesi akad massal yang diikuti 7.100 debitur dengan nilai pembiayaan mencapai Rp880 miliar tersebut dipusatkan di Perumahan Puri Delta City Side. 

Didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden Prabowo secara resmi membuka pelaksanaan akad massal tersebut.

"Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 62.000 unit KPR dimulai," ujar Prabowo. 

Presiden menyampaikan apresiasi atas terlaksananya program tersebut yang dinilai menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat mendapatkan hunian layak.

Menurut Prabowo, akad massal KPR subsidi bukan hanya sekadar transaksi pembiayaan rumah, tetapi merupakan upaya menghadirkan kebahagiaan bagi puluhan ribu keluarga Indonesia yang selama ini mendambakan rumah sendiri.

"Adalah kehormatan dan kebahagiaan bagi saya untuk hadir dalam acara ini. Saya terutama bangga dan bahagia bahwa kita sebagai pemerintah dapat memberi kebahagiaan kepada 62.000 keluarga warga negara kita," ucap Presiden. 

Dia juga menegaskan pemerintah tidak akan berhenti pada capaian tersebut. Berbagai kebijakan akan terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

Presiden mengakui capaian sektor perumahan saat ini menunjukkan perkembangan signifikan, namun kebutuhan masyarakat terhadap hunian masih sangat besar.

"Prestasi yang sudah kita capai sungguh signifikan, tapi kita menyadari bahwa masih lebih banyak lagi yang diperlukan oleh rakyat kita," pungkas Prabowo.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait, mengungkapkan penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada era pemerintahan Presiden Prabowo mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah program tersebut.

Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, menyebut selama 15 tahun pelaksanaan program FLPP, angka penyaluran tertinggi sebelumnya terjadi pada 2023 dengan 228 ribu unit. Namun, pada 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi 278 ribu unit.

"Selama 15 tahun dari 2010 sampai 2025, baru pada saat Bapak Presiden Prabowo menjadi yang tertinggi. Sebelumnya tahun 2023 sebanyak 228 ribu unit, sedangkan tahun 2025 menjadi 278 ribu unit, tertinggi sepanjang sejarah," jelas dia. 

Menurut Ara, peningkatan penyaluran rumah subsidi tidak terlepas dari sejumlah kebijakan Presiden Prabowo yang memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Di antaranya, kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya dikenakan lima persen, penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR, serta keberlanjutan stimulus sektor perumahan berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

Ara mengungkap, Pemerintah juga mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi sebesar 5 persen meski suku bunga acuan Bank Indonesia berada di level 5,75 persen.

Selain itu, lanjut dia, uang muka rumah subsidi ditetapkan hanya satu persen dan telah termasuk perlindungan asuransi.

"Suku bunga rumah subsidi tetap 5,0 persen meskipun BI Rate sudah 5,75 persen. Kemudian DP hanya satu persen dan sudah termasuk asuransi," ujar Ara.

Tak hanya itu, Ara menuturkan, pemerintah turut menerapkan kebijakan tenor KPR rumah subsidi hingga 40 tahun melalui kerja sama dengan BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Dalam kesempatan yang sama, sejumlah penerima manfaat menyampaikan apresiasi atas program KPR subsidi pemerintah. Melalui dialog virtual bersama Presiden, mereka mengaku program tersebut membuka peluang memiliki rumah yang sebelumnya sulit diwujudkan.

Salah satunya Sarah, pedagang kios kelontong asal Banda Aceh. Perempuan berusia 23 tahun itu menyebut program KPR Sejahtera FLPP membantu generasi muda, termasuk kalangan Gen Z, untuk memiliki rumah pertama.

"Terima kasih kepada Bapak Presiden. Berkat program KPR Sejahtera FLPP, kami generasi Z bisa memiliki rumah impian. Semoga Bapak selalu diberi keberkahan dan kesehatan," ungkap dia.


Laporan: Malik Sihite


Tinggalkan Komentar