telusur.co.id -Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Azis Subekti, menilai Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) 2026 hendak menegaskan arah bangsa Indonesia ke depan.
"Pidato Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum (WEF) patut dipahami sebagai penegasan arah, bukan sekadar penampilan simbolik di panggung global," kata Azis dalam keterangan yang diterima, Selasa (27/1/2026).
Menurut Azis, di tengah situasi dunia yang semakin gaduh lantaran konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan krisis kepercayaan, pidato Prabowo yang berbicara tentang stabilitas, perdamaian, dan disiplin ekonomi mencerminkan sikap rasional yang semakin langka dari para pemimpin bangsa.
"Mereka mendengar, mencatat, lalu menunggu. Bukan menunggu pidato lanjutan, melainkan menunggu apakah arah yang dinyatakan benar-benar diterjemahkan menjadi kerja yang terasa. Sikap ini bukan sinisme, melainkan bentuk kedewasaan politik," ujarnya.
Dalam konteks inilah kata Azis, pidato Prabowo di Davos, Swiss, dinilai menemukan relevansinya yang menegaskan bahwa fondasi stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan sebuah negara dan disiplin fiskal sebagai basis kepercayaan, serta ekonomi yang berpijak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya Prabowo telah memberikan pesan penting bukan hanya bagi audiens global, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia yang di masa sebelumnya lebih sering menyaksikan jarak antara janji dan hasil.
"Pesan ini penting, bukan hanya bagi audiens global, tetapi juga bagi publik domestik yang di masa sebelumnya lebih sering menyaksikan jarak antara janji dan hasil," imbuhnya.
Lebih lanjut, Azis juga menilai bahwa ketegasan pesan yang disampaikan dalam pidato Prabowo tidak lahir dari ruang hampa. Menurutnya ada banyak pernyataan Prabowo yang semula disangsikan justru perlahan menemukan bentuknya dalam tindakan.
Seperti penertiban kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dibiarkan, pencabutan izin pemanfaatan hutan bagi pihak yang lalai, hingga pencabutan bahkan perampasan tambang yang melanggar hukum tanpa pandang bulu. Termasuk langkah penegakan hukum terhadap koruptor yang sebelumnya seolah kebal.
"Sebelum berbicara tegas di forum internasional, bukti-bukti itu telah lebih dulu hadir: tidak riuh, tidak selalu disorot, tetapi bergerak pelan dan pasti. Kesenyapan kerja inilah yang kerap tidak terbaca, padahal justru menjadi fondasi legitimasi," sambungnya.
Karena itu, Azis menilai bahwa pidato itu seharusnya dipahami sebagai kelanjutan dari proses pembuktian kinerja, bukan sekadar awalnya. Legitimasi hari ini, menurut dia, tumbuh dari kesinambungan antara kata dan tindakan.
"Ketika kerja sama internasional berujung pada investasi yang benar-benar berjalan, ketika lapangan kerja tercipta, ketika ketahanan pangan dan energi diperkuat, maka arah yang disampaikan di Davos memperoleh maknanya yang nyata," tuturnya.
Lebih jauh, Azis menilai bahwa pidato Prabowo di Davos menandai pilihan strategis Indonesia yang memilih stabilitas daripada kegaduhan, kerja nyata daripada retorika, dan pembuktian daripada pembelaan diri.
"Di sanalah pidato itu menemukan makna penuhnya: bukan sebagai momen, tetapi sebagai kompas," tutup Azis.
