Telusur.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebut, penyelenggara pemilu tidak mempunyai kredibilitas. Karena tidak mempunyai data DPT yang tidak akurat.
“Penyelenggara pemilu mempunyai kredibilitas terhadap data yang tidak akurat,” ucap Fadli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/4/19).
Hal itu dikatakannya, karena ia menilai, data DPT yang diduga bermasalah sebanyak 17,5 juta. Itu. Sudah sangat lama di ungkapkan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi dan mengalami berkali-kali koreksi. Tapi, masih saja ditemukan keganjilan.
“negara ini katanya sudah memasuki revolusi 4.0. Kalau gini bukan 4.0 tapi 0.4. Urusan data abad 20 ajah masih kayak gini. Jadi ini merupakan kegagalan dari pemerintah. Padahal ini adalah hal yang mendasar,” ujarnya .
Menurutnya. Persoalan data DPT ganda dan manipulatif Ini. Seharusnya bisa di tanganani oleh pemerintahan Jokowi dalam waktu empat setengah tahun memerintah dengan sistim e-governmentnya dan e-budgetingnya.
“Apakah data yang salah ini termasuk data kecerobohan, atau apakah kesengajaan. Kalau ini kecerobohan. Maka tolol-lah pemerintahan. Sontoloyo. Kalau ini merupakan faktor kesengajaan. Ini merupakan kejahatan terhadap demokrasi. Ini merupakan kejahatan yang sangat fatal,” ungkapnya lebih lanjut.
Seperti diketahui. Kisruhnya Data Pemilih tetap (DPT) yang saat berada Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menuai masalah.
Sebab, ditemukannya data pemilih yang janggal dan tidak wajar dengan total sekitar 17,5 juta. Sehingga membuat beberapa tokoh nasional tak tinggal diam. Mereka mendesak agar DPT sebanyak 17,5 juta tersebut dapat segera dihapus.
Untuk memberikan pernyataan itu, sejumlah tokoh bakal berkumpul di Komplek Gedung DPR pada Selasa (9/4) pukul 13.00 WIB.
Beberapa tokoh bakal hadir menyatakan sikap. Antara lain, Prof Amin Rais, Fahri Hamzah, Fadli Zon, Chusnul Mariyah, Marwan Baturabar, Adyaksa Dault, KH Zaitun Rasmin, Tony Rosyid, Agus Maksum, Alfian Usman. Namun demikian bukan tidak mungkin bakal berdatangan tokoh lainnya menghadiri acara tersebut.
Acara Bertemakan ‘DPT Bermasalah: Pemilu 2019 Berpotensi Chaos’ bakal mengulas betapa data yang tidak wajar tersebut berasal dari data invalid, ganda, serta tidak melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Contohnya, ditemukan di sebuah TPS adanya 228 orang yang lahir pada tanggal yang sama. Nah keanehan itu terdapat pada ratusan TPS yang terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu.
Kemudian, ditemukannya dugaan data Kartu Keluarga (KK) dan atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terduplikasi sehingga berimplikasi pada jumlah DPT ganda dalam jumlah jutaan pada 5 provinsi di Pulau Jawa. Contoh tersebut merupakan sebagian dari hasil temuan masyarakat atas kejanggalan data yang tidak sesuai prosedur.
Pasalnya, dampak dari DPT yang mengandung ketidawajaran, serta tidak logis menjadi ancaman terhadap legitimasi hasil pemilihan umum, yang mestinya berlangsung secara jujur, adil, berkualitas dan berintegritas. Selain itu, DPT bermasalah berpeluang terjadinya manipulasi suara yang menguntungkan pihak tertentu, serta mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia.
Atas dasar itulah sejumlah tokoh itu meminta agar seluruh 17,5 juta DPR bermasalah dapat segera dihapus/diperbaiki dari DPT Pemilu 2019. Setidaknya dilakukan verifikasi ulang DPT yang tanggal lahirnya bermasalah.[asp]
