telusur.co.id - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) berencana melakukan aksi mogok kerja menuntut pencopotan Dirut Pertamina Nicke Widyawati. Rencana ini disampaikan serikat pekerja melalui Surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH tertanggal 17 Desember 2021.

Aksi mogok kerja ini direncanakan akan berlangsung dari Rabu, 29 Desember 2021 mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB. Aksi dapat diperpanjang sampai dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati).

Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono menyayangkan keputusan dari FSPPB yang seharusnya lebih mengerti tujuan berorganisasi dari serikat pekerja yang mana tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak- hak normatif untuk kesejahteraan para pekerja, bukan untuk tujuan meminta mencopot direktur utama Pertamina. Sebab pergantian direksi di BUMN bukan ranah dari serikat pekerja tapi merupakan hak dari pemegang saham, yakni kementerian BUMN.

“Kalau hanya karena masalah deadlocknya dalam penyusunan PKB ( Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan serikat pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya,” ujar Tri dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/12/21).

Jika hanya karena persoalan kesejahteraan, menurut Tri, pekerja Pertamina selama ini merupakan Pekerja yang paling bagus tingkat kesejahteraannya.

“Jadi FSP BUMN Bersatu meminta kepada para Pekerja di Pertamina jangan melakukan pemogokan apalagi ini sudah mendekati masa liburan panjang, di mana stock BBM harus cukup tersedia. Jika mogok maka sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase pada pemerintah,” katanya.

Tri khawatir, persepsi publik terhadap rencana aksi mogok FSPPB sarat muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum yang ingin mengantikan posisi Dirut Pertamina. Sehingga opini publik terhadap aksi ini bukan murni sebagai cara cara berjuang dari serikat pekerja.

Justru, lanjutnya, di bawah kepemimpinan Nicke Widyawati semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp 110,6 triliun. Dimana Rp 70,7 Triliun di antaranya adalah dari pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.

“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan aksi mogok itu, karena cara-cara perjuangannya harusnya melalui dialog bersama,” jelasnya.

Sementara itu, Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono menduga ada motif politik dan kepentingan dari para mafia Migas yang ingin menjatuhkan Dirut Pertamina Nicke ditengah kinerja PT Pertamina yang sudah membaik ini.

"Kalau saya melihat aksi ini untuk membuat kekacauan di indonesia jelang Natal dan tahun baru,” ujar Arief.

Menurut tokoh buruh nasional berharap pekerja Pertamina tidak perlu melakukan aksi demo dan menuntut Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mundur dari jabatannya. Karena hal ini dapat diselesaikan secara dialog.

“Kita setuju dengan aksi ini. Tetapi tidak relevan dengan tuntutan Dirut Pertamina harus mundur, ada dugaan kepentingan politik dari balik aksi dari serikat pekerja buruh pertamina ini,” tegasnya.

Dia menjelaskan, bahwa semua itu domainnya ada di Menteri BUMN yang memiliki hak untuk jabatan dirut Pertamina.  Karena menurutnya, kinerja Pertamina saat ini sudah lebih baik, sebab Pertamina saat ini di isi dengan orang yang memiliki kinerja yang jauh lebih baik seperti Komisaris Utama (Komut) Basuki Tjahjaha Purnama dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati.

“Kita tidak boleh tidak percaya pertamina hari ini kinerja sudah lebih baik adanya Ahok menjabat Komut Pertamina, dan Nicke sebagai dirut Pertamina. Jadi adanya mafia yang tersingkir dari kepentingan, ini bagian daripada keinginan mafia di pertamina demi mendapatkan bakul nasi," kata Arief.

Seharusnya, kata Arief, FSPPB mendukung kinerja direksi dan komisaris. Bukannya justru berupaya menjatuhkan Dirut Pertamina.

"Perjuangan serikat buruh harusnya hanya untuk kesejahteraan pekerja, bukan mengurusi gonta- ganti direksi,” pungkasnya. (Ts)