telusur.co.id -Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat mengendalikan peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang terjadi pada awal 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan percepatan vaksinasi massal dilakukan sebagai langkah strategis untuk melindungi populasi ternak sekaligus menjaga Jawa Timur tetap menjadi lumbung ternak nasional.
Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim mulai mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin PMK tahap I ke 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur. Distribusi tersebut dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang dimulai pada Kamis (29/1/2026).
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa percepatan vaksinasi menjadi prioritas utama mengingat besarnya peran sektor peternakan bagi perekonomian daerah dan nasional.
“Percepatan vaksinasi ini penting karena Jawa Timur merupakan lumbung ternak nasional. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar populasi ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga. Untuk tahap pertama, kita bagikan 453 ribu dosis,” ujar Khofifah.
Pelaksanaan vaksinasi serentak dilakukan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan ribuan dokter hewan serta petugas kesehatan hewan yang diterjunkan langsung ke lapangan. Vaksin disalurkan kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah untuk segera digunakan pada ternak milik masyarakat.
“Ini langkah antisipasi untuk melindungi populasi ternak di Jatim. Kami distribusikan vaksin skala besar mulai dilaksanakan hari ini,” tegasnya.
Program vaksinasi PMK di Jawa Timur direncanakan berlangsung hingga September 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI). Untuk tahun 2026, Kementan telah mengalokasikan 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun ini, Kementerian Pertanian telah mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus untuk Provinsi Jawa Timur,” tambah Khofifah.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK juga dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta edukasi berkelanjutan kepada peternak. Petugas kesehatan hewan turut disiagakan di pasar-pasar hewan guna memastikan tidak ada ternak sakit yang diperjualbelikan.
“Untuk opsi penutupan sementara pasar hewan, akan kami terapkan khusus di wilayah-wilayah dengan tingkat kasus PMK tinggi atau masuk zona merah,” jelasnya.
Sebagai langkah preventif tambahan, Pemprov Jatim akan kembali mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri. Aparat di tingkat kelurahan dan kecamatan, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, juga dilibatkan dalam monitoring serta pendampingan peternak di lapangan.
“Penanganan PMK tidak bisa setengah-setengah. Kami bergerak bersama, berkolaborasi dan bersinergi lintas sektor, dari pemerintah daerah, aparat kewilayahan, hingga TNI dan Polri, untuk memastikan pengendalian PMK berjalan cepat, terpadu, dan efektif di lapangan,” ungkap Khofifah.
Di akhir keterangannya, Gubernur Khofifah mengimbau seluruh pemerintah daerah dan peternak untuk meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif dalam upaya pengendalian PMK.
“Kami mengimbau kepada bupati/wali kota dan para peternak untuk terus meningkatkan kewaspadaan, mempercepat vaksinasi PMK, serta disiplin menerapkan manajemen pakan dan menjaga kesehatan ternak, sehingga penyebaran PMK dapat ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya.
