Gowe Bareng Mas Pram Bakal Lintasi JLNT Casablanca, Komunitas B2W: Kami Menolak Keras - Telusur

Gowe Bareng Mas Pram Bakal Lintasi JLNT Casablanca, Komunitas B2W: Kami Menolak Keras


telusur.co.id -Koalisi Mobilitas Berkelanjutan mengkritik agenda gowes bareng Gubernur Jakarta Pramono Anung bertajuk 'Silaturahride with Mas Pram' yang direncanakan akan melintasi jalur layang non tol (JLNT) Casablanca. Padahal secara regulasi jelas-jelas jalur tersebut tidak boleh dilalui oleh sepeda.

Ketua Umum B2W, Hendro Subroto menyampaikan, pihaknya sempat memenuhi undangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 10 April silam untuk turut dilibatkan dalam acara ini.

Namun, alih-alih ruang diskusi, pertemuan berlangsung satu arah dan politis.

"Bukannya berdiskusi, kami justru menjadi penonton presentasi konsep yang telah matang dan siap saji. Apalagi yang disajikan membuat kami kaget, acara bersepeda itu akan melalui jalan JLNT Casablanca, bahkan dua kali putaran," ucap Hendro dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu (16/4/2025).

"Saat itu juga, kami menyampaikan penolakan keras terhadap penggunaan JLNT Casablanca sebagai rute sepeda dalam acara ini," sambungnya.

Hendro menyebut, penolakan itu dilakukan bukan tanpa dasar. Pasalnya, secara regulasi yang ada sudah jelas melarang sepeda melintas di JLNT. Hal ini bukan karena sepeda tak penting, melainkan keselamatan harus didahulukan.

Kendati demikian, Hendro menilai bahwa Pramono sedang mempertontonkan upaya negosiasi hukum demi kepentingan segelintir orang.

Seharusnya, kata dia, Pramono dapat menjadi contoh keberpihakan kepada semua golongan tanpa memberi perlakuan khusus pada kelompok tertentu.

"Acara ini justru menjadikan sepeda sebagai aksesori konten untuk segelintir orang, di atas jalan tol yang biasanya tak tersentuh rakyat. Ini bukan warisan keberpihakan seperti era sebelumnya, ketika sepeda benar-benar dijadikan bagian dari sistem transportasi kota," imbuhnya.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didorong melakukan beberapa hal guna meneguhkan kembali komitmen transportasi berkelanjutan dan taat hukum.

1.Evaluasi total arah kebijakan kota ramah sepeda.
2.Tingkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalur sepeda yang aman dan terkoneksi.
3.Memprioritaskan integrasi pembangunan lajur sepeda seluruh kota.
4.Lakukan edukasi dan kampanye keselamatan sepeda secara berkala
5.Libatkan komunitas dan warga dalam setiap perencanaan transportasi.
6. Berpartisipasi aktif dalam peringatan United Nations Global Road Safety Week 2025. (Tp).


Tinggalkan Komentar