telusur.co.id - Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyampaikan optimisme terhadap ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global dan ancaman iklim. Hal ini disampaikannya usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, Dirut Bulog serta PT Pupuk dan RNI, Selasa (7/4/2026) di Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Selain itu, Amran turut menyoroti kebijakan biofuel berbasis crude palm oil (CPO). Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Amran menyebut Indonesia menargetkan tidak lagi mengimpor solar pada tahun ini.
“5,3 juta ton kita tidak impor Solar. Di sisi lain, kita gunakan CPO kita untuk solar, Biofuel B50,” ujarnya.
Kebijakan tersebut berdampak pada penurunan ekspor CPO dari 26 juta ton menjadi 21 juta ton. Situasi ini dinilai Amran sebagai peluang dan keberkahan bagi para petani, sebab produksi dan ekspor di sektor pertanian justru meningkat menjadi 32 juta ton, naik sekitar 6 juta ton.
“Ekspor kita naik kurang lebih dari sektor pertanian 160 triliun,” jelasnya.
"Dan impor kita turun kurang lebih 41 triliun. Ini berkah bagi sektor pertanian," tambahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga bersiap menghadapi potensi El Nino ekstrem yang disebut sebagai “El Nino Godzilla”. Amran menegaskan bahwa Indonesia telah memiliki pengalaman menghadapi fenomena serupa pada 2015, 2016, 2023, dan 2024.
Berangkat dari pengalaman tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, seperti pembangunan irigasi, distribusi sekitar 80 ribu unit pompa air, serta optimalisasi lahan rawa (oplah) seluas 800 ribu hektare di seluruh Indonesia.
Dari sisi cadangan pangan, Amran memaparkan total ketersediaan mencapai sekitar 28 juta ton, yang terdiri dari stok pemerintah, cadangan di masyarakat, serta tanaman yang belum dipanen (standing crop). Dengan konsumsi rata-rata, jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga 10–11 bulan ke depan.
“Dan perlu diingat, kalau terjadi El Nino (selama 6 bulan), produksi kita masih ada 2 juta ton per bulan," ungkapnya.
"Insya Allah pangan aman," sambungnya.
Terkait stabilitas harga, Amran menegaskan bahwa beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi dalam dua tahun terakhir.
“Artinya apa? Beras kita cukup,” tegasnya.
Untuk menjaga kestabilan harga hingga tahun depan, pemerintah menyiapkan berbagai langkah mitigasi seperti bantuan pangan, program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta pembangunan infrastruktur di titik-titik rawan kelangkaan beras seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Maluku.
Dengan langkah-langkah tersebut, Amran memastikan kondisi pangan nasional tetap terkendali.
“Itu anggarannya 5 triliun, dan Presiden sudah setuju,” tegasnya.
