telusur.co.id -K etua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Meski demikian, Hetifah menilai hal tersebut tidak serta-merta berarti pemerintah mengesampingkan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Tidak disebutkannya secara eksplisit persoalan kesejahteraan guru dan dosen dalam pidato RAPBN 2027 tentu menjadi perhatian. Namun, hal tersebut tidak boleh dimaknai bahwa peningkatan kesejahteraan pendidik tidak menjadi prioritas pemerintah,” kata Hetifah dalam siaran persnya, Sabtu (15/8).
Menurut dia, Komisi X DPR akan meminta pemerintah memberikan penjelasan konkret mengenai arah kebijakan dan dukungan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan guru dan dosen dalam pembahasan RAPBN 2027.
Perhatian tersebut juga mencakup guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang dinilai masih membutuhkan kepastian dukungan kesejahteraan.
“Dalam pembahasan RAPBN 2027, tentu kami meminta penjelasan konkret mengenai arah kebijakan dan dukungan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, termasuk bagi guru non-ASN, serta memastikan komitmen pemerintah,” ujarnya.
Hetifah mengatakan, besarnya anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 harus diikuti dengan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh tenaga pendidik.
Anggaran pendidikan pada 2027 disebut mencapai Rp 820,9 triliun.
“Dengan anggaran pendidikan yang mencapai Rp 820,9 triliun, kami tentu akan memastikan peningkatan anggaran tersebut tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pendidik dan mutu pendidikan,” kata politikus Partai Golkar itu.
Karena itu, Komisi X DPR akan mendorong agar pembahasan RAPBN 2027 menghasilkan alokasi anggaran yang lebih jelas dan terukur untuk kesejahteraan tenaga pendidik.
“Dalam pembahasan RAPBN 2027, kami tentu memperjuangkan adanya alokasi yang lebih konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan guru dan dosen,” ujar Hetifah.
