telusur.co.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui pertemuan bilateral antara Menteri PKP Maruarar Sirait dan Menteri Perumahan China, Ni Hong.

Pertemuan yang berlangsung di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026), menjadi forum pertukaran pengalaman sekaligus pembahasan peluang kerja sama dalam pengembangan sektor perumahan.

Ni Hong hadir didampingi Duta Besar China untuk Indonesia Wang Lutong bersama 10 delegasi pemerintah China. Delegasi tersebut disambut langsung oleh Maruarar Sirait beserta jajaran Kementerian PKP, Komisioner BP Tapera, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam kesempatan itu, Maruarar menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah China diarahkan untuk menghadirkan solusi konkret dalam mengatasi backlog kepemilikan rumah dan memperbaiki kondisi rumah yang belum layak huni.

"Kami membahas secara mendalam bagaimana masing-masing negara menangani backlog perumahan, mulai dari penyediaan lahan, pembiayaan, teknologi, hingga pembangunan kawasan permukiman. Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat bisa lebih cepat mendapatkan rumah yang layak," ucap dia.

Dia juga memaparkan berbagai kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dalam memperkuat sektor perumahan nasional.

Menurut Maruarar, penyediaan rumah harus didukung ekosistem kebijakan yang terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.

Pemerintah, lanjut dia, terus memperluas program rumah subsidi, baik rumah tapak maupun rumah susun. Di sisi lain, akses pembiayaan masyarakat diperkuat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, sementara peningkatan kapasitas ekonomi keluarga didorong lewat program PNM Mekaar.

Upaya tersebut turut dilengkapi dengan kerja sama bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi persyaratan.

"Bagi kami, rumah bukan hanya bangunan. Masyarakat juga harus memiliki kepastian hak atas tanah, memiliki akses terhadap pembiayaan, dan tinggal di lingkungan yang sehat. Karena itu seluruh program pemerintah saling melengkapi," jelas Ara sapaan akrab Maruarar.

Sementara itu, Menteri Perumahan China Ni Hong menyatakan pemerintahnya menyambut positif hasil pembahasan dengan Indonesia.

"Kami telah mencapai beberapa kesepakatan penting di bidang perumahan. Kami berharap kerja sama ini dapat meningkat ke tahap yang lebih tinggi dan bisa segera direalisasikan," ungkap dia.

Lebih lanjut, dia bilang, Pemerintah China juga siap mendorong perusahaan-perusahaan asal negaranya untuk terlibat dalam pembangunan sektor perumahan di Indonesia.

Keterlibatan tersebut, lanjut Ni Hong, akan dijalankan dengan mengedepankan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

Laporan: Malik Sihite