telusur.co.id - Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari rangkaian persiapan menjelang Sidang Tahunan MPR 2026.
Dalam kunjungannya ke BPK, Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi atas penerimaan pimpinan BPK terhadap jajaran pimpinan MPR. Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antarlembaga negara.
“Alhamdulillah, hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Kami berbahagia karena Ketua BPK bersama Wakil Ketua BPK bisa menerima kami dalam silaturahmi kebangsaan ini,” ujar Ahmad Muzani, di Gedung BPK RI, Senin (10/8/2026).
Muzani menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi kebangsaan antarlembaga negara menjelang pelaksanaan Sidang Tahunan MPR yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurutnya, komunikasi dengan BPK menjadi penting karena hasil pemeriksaan dan kinerja pengelolaan keuangan negara memiliki keterkaitan dengan agenda kenegaraan, termasuk laporan kinerja tahunan pemerintah yang akan disampaikan Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Tahunan MPR.
“Kami berharap dari diskusi ini nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Muzani juga mengungkapkan pembahasan mengenai perkembangan hasil audit BPK terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Ia menilai tren peningkatan jumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan kabar positif bagi tata kelola keuangan negara.
Sebagai lembaga audit negara, BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk pada kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
“Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua dan beberapa rekan di BPK, ada tendensi bahwa tren audit makin baik, makin bagus, dan makin banyak pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, dan lembaga yang mendapatkan predikat WTP,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, opini WTP menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta didukung bukti-bukti yang memadai.
“WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah. Itu artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus,” jelasnya.
Ia berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pengelolaan keuangan negara ke depan semakin transparan dan akuntabel.
Muzani juga menekankan pentingnya peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara agar setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan negara,” pungkasnya.
