telusur.co.id -Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali mencuri perhatian publik internasional setelah resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg News Economy. Penunjukan ini menegaskan peran penting Jokowi dalam percaturan ekonomi global, mengingat Bloomberg merupakan salah satu media ekonomi dan keuangan paling berpengaruh di dunia.

Bloomberg kerap menjadi rujukan utama bagi pelaku bisnis, investor, dan pembuat kebijakan ekonomi dalam membaca tren dan dinamika global. Keikutsertaan Jokowi dalam dewan penasihat ini pun menuai respons positif dari kalangan akademisi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Prof. Rossanto Dwi Handoyo, SE, M.Si., Ph.D., menilai bahwa penunjukan Jokowi merupakan bentuk apresiasi dunia internasional terhadap rekam jejaknya dalam memimpin Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.

“Langkah Bloomberg ini menunjukkan kiprah Jokowi dalam bidang ekonomi yang progresif dalam percaturan dunia. Seperti yang kita tahu, beliau menjadi salah satu kepala negara yang berhasil menstabilkan ekonomi negara di masa Covid-19 dan menjadi wajah ekonomi negara berkembang yang terus menunjukkan progress yang baik,” ungkap Prof. Rossanto.

Prof. Rossanto menyebut bahwa kehadiran Jokowi dalam dewan penasihat Bloomberg dapat memberikan manfaat ekonomi konkret bagi Indonesia, terutama dalam hal peningkatan kepercayaan investor dan eksposur global terhadap ekonomi nasional.

“Bergabungnya Jokowi dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia, seperti meningkatkan kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional. Bloomberg melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus naik dan dapat menjadi daya tarik bagi investor asing, terutama di tengah ketidakstabilan ekonomi global akibat kebijakan ekonomi Amerika Serikat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prof. Rossanto menyebut bahwa ini merupakan momentum strategis yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menarik investasi asing secara maksimal. Ia menyarankan agar pemerintah segera menyusun kebijakan konkret dan progresif.

“Pemerintah dapat membuat blueprint dalam menawarkan investasi di bidang tertentu seperti pertambangan, perkebunan, dan bidang lainnya. Dukungan terhadap iklim investasi yang baik juga harus terus ditingkatkan, seperti perizinan yang jelas serta harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang mendukung investasi asing di Indonesia,” pungkasnya.