Telusur.co.id -Oleh: Boy Anugerah, Pengamat Geopolitik dan Founder Senayan Geopolitical Forum (SGF)

Perang yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Iran sejak 28 Februari lalu dan masih berlangsung intens hingga hari ini mungkin menjadi zero-sum game sama-sama membawa kerugian bagi kedua negara. Namun, bagi korporasi migas global seperti Chevron, Exxon Mobil, Shell, British Petroleum, Eni, dan lainnya, perang justru menjadi berkah finansial. Keuntungan penjualan (profit) mereka menggemuk dibandingkan dengan situasi damai pada tahun-tahun sebelumnya.

Hukum pasar benar-benar berlaku; ketika produksi (dan juga distribusi) tersumbat, sementara permintaan meningkat, maka harga penjualan yang meroket adalah konsekuensi logisnya. Di tengah profit besar yang didulang oleh korporasi-korporasi migas tersebut, tersirat signifikansi yang serius terhadap berbagai hal, mulai dari komitmen transisi energi, perubahan iklim, serta tanggung jawab moral korporasi-korporasi tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan yang terdampak perang, langsung atau pun tidak langsung.

Berdasarkan laporan dan analisis The Guardian, terdapat delapan korporasi minyak dunia seperti Saudi Aramco, Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Total, dan Eni yang mencatatkan rekor keuntungan kumulatif hingga 93 miliar dolar AS (setara Rp.1.600 triliun) hanya dalam waktu tiga bulan. Artinya, jika disetahunkan, keuntungan yang mereka peroleh dapat menembus angka Rp. 6.400 triliun atau dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan target pendapatan Indonesia dalam APBN 2026 sebesar Rp. 3.153,5 triliun. 

Sementara itu, total nilai pasar gabungan kedelapan korporasi tersebut melejit lima kali lipat dari 600 miliar dolar AS menjadi 3 triliun dolar AS. Dari kedelapan korporasi migas tersebut, raksasa minyak dari Arab Saudi, Saudi Aramco, meraih keuntungan terbesar dengan catatan kenaikan laba bersih kuartalan sebesar 33 miliar dolar AS atau meningkat sebesar 34 persen. Secara kalkulatif, perusahaan-perusahaan migas tersebut masih berpotensi untuk menambah keuntungan di tengah ketidakseimbangan antara produksi yang tersumbat dan tingkat konsumsi yang cenderung meningkat di masyarakat.

Windfall Profit dan Kenaikan Saham

Kondisi windfall profit yang dialami oleh perusahan-perusahaan penghasil energi fosil ini menimbulkan reaksi yang beragam. Presiden AS, Donald Trump, melemparkan kritik tajam kepada dua perusahaan migas AS Chevron dan Exxon Mobil yang mengalami peningkatan keuntungan sebesar 12,2-14,5 miliar dolar AS pada kuartal ke-2 2026, atau naik dua hingga lima kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Trump mendesak produsen-produsen minyak tersebut untuk menurunkan harga di level konsumen guna meringankan tekanan ekonomi masyarakat. Di parlemen dan senat AS sendiri, sudah sejak lama berkembang usulan untuk membuat sebuah undang-undang yang menjadi dasar hukum pengenaan pajak atas keuntungan luar biasa (windfall profit) yang diperoleh oleh entitas-entitas bisnis sebagai konsekuensi dari situasi khusus. Pajak yang dikenakan diproyeksikan di angka 50 persen dari selisih antara harga minyak pada saat pajak diberlakukan dan harga minyak rata-rata tahun sebelumnya.

Diskursus pengenaan pajak terhadap windfall profit ini secara ekonomis merupakan dinamika yang wajar, tidak hanya berlaku di AS tapi juga negara-negara maju secara umum. Keuntungan yang diperoleh oleh korporasi-koprorasi migas tersebut bukan saja karena meningkatnya volume pembelian yang dibersamai kenaikan harga atas produk-produk mereka di pasar, tapi juga keuntungan dari sisi kenaikan valuasi cadangan migas yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 

Hal ini berkaitan erat dengan kalkulasi nilai ekonomis cadangan (reserves valuation) dan nilai intrinsik per aset blok produksi. Situasi ini sangat kondusif bagi perusahaan karena sentimen investor menjadi positif yang terefleksi secara lugas melalui pergerakan saham perusahaan di lantai bursa. Perusahaan-perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor hulu migas BUMN dan swasta juga mengalami keuntungan serupa, baik dari sisi profit penjualan maupun pergerakan harga saham. 

Namun demikian, respons publik terhadap situasi ini cenderung stabil dan tidak terlalu reaktif. Persoalannya terletak pada pemahaman dari para pemangku kepentingan bahwa situasi yang terjadi adalah sirkumstansi yang bersifat temporer. Para pelaku usaha migas juga cenderung bersikap defensif dengan menyebut bahwa keuntungan ekstra yang diperoleh akan diinvestasikan kembali guna mendanai proses eksplorasi dan peningkatan kapasitas produksi.

Jebakan Moral Hazard

Dinamika perang yang terjadi di Timur Tengah antara AS-Iran yang memutus jalur distribusi dari Selat Hormuz sejatinya tidak melulu soal keuntungan finansial yang diraih oleh korporasi-korporasi migas saja. Ada persoalan lainnya yang tak kalah dalam dan mengkhawatirkan, yakni proses transisi energi dan upaya mitigasi perubahan iklim. 

Tidak dimungkiri bahwa dalam situasi yang tak kondusif saat ini, para produsen migas global terjebak para perilaku aji mumpung (moral hazard). Mereka berlomba menaikkan skala produksi untuk mengejar keuntungan maksimal di tengah kenaikan harga komoditas, meskipun sesungguhnya mereka menyadari bahwa yang terjadi pada dasarnya bersifat temporer. 

Inilah yang menjadi latar belakang pecahnya soliditas OPEC organisasi negara-negara pengekspor minyak ketika Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan untuk hengkang per 1 Mei 2026 karena batasan volume produksi yang ditetapkan oleh organisasi terhadap UEA. Padahal, UEA merasa memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar hingga 5 juta barel per hari, dibandingkan dengan batas yang ditetapkan oleh OPEC.

Perlombaan produksi yang dilakukan oleh para produsen migas ini tergambar secara jelas melalui data-data yang ada. OPEC+ berencana untuk menaikkan kuota produksi minyak sekitar 188.000 barel per hari (bph) per September 2026. Meskipun OPEC+ beralasan bahwa kenaikan produksi ini dilakukan dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pasar, namun indikasi untuk mengambil keuntungan di tengah volatilitas harga minyak dunia yang sempat menembus kisaran 100-126 dolar AS per barel sangat kentara. Para produsen minyak sangat paham dengan situasi yang berlaku; ketika konflik pecah maka harga minyak akan melonjak, sedangkan ketika muncul sinyal perdamaian, maka harga akan turun. 

Bahaya Laten Terhadap Transisi Energi

Dalam konteks kenaikan produksi minyak dunia inilah bahaya laten terhadap komitmen transisi energi dan mitigasi perubahan iklim muncul. Riset dari London School of Economics and Political Science (LSE) yang berbasis di Inggris raya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan migas berencana menaikkan level produksinya hingga 26,16 juta barel per hari hingga 2030. Rencana ini sangat kontradiktif apabila mengingat kembali Announce Pledge Scenario (APS)  dari IAEA bahwa para produsen akan menurunkan permintaan minyak rata-rata 2 persen per tahun. Komitmen ini saja tak cukup untuk memenuhi target Net Zero Emissions (NZE) yang membutuhkan penurunan hingga level 5 persen per tahun, apalagi dengan dilanggarnya komitmen yang sudah ditetapkan.

Dinamika perang global yang terjadi saat ini di Timur Tengah suka tidak suka telah menghasilkan paradoks. Melambungnya harga minyak membuat para produsen memanfaatkannya guna memacu produksinya dalam skala masif dengan dalih untuk stabilisasi pasokan dan meredam kenaikan harga ke tingkat yang lebih tinggi. Komitmen transisi energi dan langkah global memitigasi dampak perubahan iklim kian di ujung tanduk. Masyarakat yang menjadi pihak paling terdampak dari situasi ini.

Mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi akibat kenaikan harga beli bahan bakar di ritel. Mereka yang harus menanggung konsekuensi masifnya penggunaan fosil saat ini di masa mendatang. Gelombang panas yang melanda seluruh Eropa dan Amerika saat ini sejatinya bukan fenomena yang terpisah dari perubahan iklim. Ia menjadi alarm keras krisis iklim global yang melanda dunia saat ini. Dalam konteks ini, korporasi-korporasi migas global yang memproduksi energi fosil dalam skala masif menjadi kontributor utama terjadinya ketidakseimbangan iklim global.

Fokus Pemerintah Indonesia

Fenomena keuntungan besar yang ditangguk oleh perusahaan-perusahaan migas global tersebut perlu menjadi pencermatan serius bagi Pemerintah Indonesia ke depan. Indonesia tidak sedang berada dalam situasi yang sama dengan korporasi-korporasi global tersebut. Status Indonesia sebagai negara importir minyak mentah menjadi musababnya. Kalaupun Pertamina mendapatkan windfall profit dari fluktuasi harga minyak global, tetap saja biaya menjadi variabel yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan karena negara harus menjalankan subsidi energi untuk menjamin daya beli masyarakat. Ada lima poin penting yang harus digarisbawahi oleh pemerintah. 

Pertama, pencermatan secara tajam terhadap fluktuasi harga minyak mutlak dilakukan agar proses perencanaan untuk tahun berjalan dan tahun mendatang terkait harga minyak mentah Indonesia (ICP), target lifting migas, dan besaran subsidi benar-benar ditetapkan secara akurat dan reachable. 

Kedua, penetapan harga jual ritel BBM kepada konsumen non-subsidi harus dilakukan secara tepat sesuai dengan dinamika pasar. Daya beli masyarakat, efek derivatif, dan keseimbangan fiskal perlu menjadi konsideran-konsideran utama. 

Ketiga, memastikan setiap windfall profit di sektor migas dapat dialirkan kembali untuk upaya-upaya produktif, baik melalui sektor pajak maupun re-investasi ke proses eksplorasi dan penguatan kapasitas produksi. 

Keempat, mengakselerasi proses transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan melalui instrumen regulatif sebagai dasar hukum, serta peta jalan yang terukur dan akseleratif. 

Kelima, memperkuat diplomasi energi untuk mengalirkan investasi hijau ke dalam negeri yang dapat mendukung proyek-proyek pengembangan energi alternatif ke depan.